Ternate – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 secara virtual via Zoom. Kegiatan nasional ini mengusung tema Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Berkualitas dan Berintegritas, Senin (21/09).
Rangkaian acara diawali dengan penyampaian informasi mengenai sekolah kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas), yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Pembahasan rapat koordinasi ini berpusat pada optimalisasi pelayanan publik, penegakan hukum, hingga modernisasi sistem pengelolaan keimigrasian dan pemasyarakatan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Drs. Agus Andrianto, lewat pengarahannya menekankan pentingnya transparansi, kedisiplinan jajaran pegawai, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, dipaparkan pula capaian kerja, evaluasi program, dan target strategis anggaran 2026 sebagai acuan operasional bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Indonesia.
Kalapas Ternate, Faozul Ansori, menegaskan kesiapan seluruh jajarannya dalam menindaklanjuti arahan dari tingkat pusat.
Kami di Lapas Ternate siap mentransformasikan hasil evaluasi ini menjadi aksi nyata. Penguatan integritas dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat serta warga binaan menjadi fokus utama demi pelayanan prima, ujar Faozul Ansori.
Baca Juga
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate, Taufik Hadinoto, menyampaikan komitmennya dalam mendukung tata kelola administrasi yang akuntabel.
Optimalisasi teknologi informasi dan disiplin pegawai akan terus kami tingkatkan untuk memastikan seluruh target kinerja dan tata kelola di Lapas Ternate berjalan secara transparan dan efisien, tutur Taufik Hadinoto.
Dengan mengikuti kegiatan rakor ini, jajaran Lapas Ternate siap menyatukan langkah dan menyesuaikan seluruh program kerja dengan arah kebijakan Kemenimipas. Langkah ini diambil guna memastikan tata kelola instansi berjalan makin solid, transparan, dan profesional.
