Baturaja, 14 November 2025
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baturaja memberikan respons tegas sekaligus elegan terhadap kritik yang dilontarkan sejumlah kelompok masyarakat terkait pelaksanaan konsultasi publik evaluasi tarif air minum Perumda Tirta Raja OKU. Menurutnya, tudingan bahwa forum tersebut “tidak transparan” atau “mirip paparan pemegang saham” adalah penilaian yang prematur dan tidak mencerminkan pemahaman menyeluruh terhadap mekanisme resmi yang telah diatur dalam Permendagri.
Ketua Umum HMI menegaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahap awal dalam menyampaikan kondisi objektif perusahaan, bukan forum untuk menetapkan keputusan akhir. Oleh karena itu, pembukaan forum dengan pemaparan data justru merupakan bentuk transparansi yang sesuai regulasi.
“Menilai konsultasi publik sebagai forum yang tidak transparan hanya karena dimulai dengan paparan data adalah pandangan yang keliru. Data adalah dasar dialog. Tanpa data, publik akan berdiskusi dalam ruang gelap tanpa pijakan informasi,” tegas Ketua Umum.
Kritik Tanpa Membaca Regulasi Dinilai Menyesatkan
Ketua Umum HMI Cabang Baturaja menilai bahwa sebagian kritik yang beredar tidak didasarkan pada pembacaan menyeluruh terhadap Permendagri 21 Tahun 2020, yang secara jelas mengatur bahwa proses evaluasi dan penetapan tarif air minum dilakukan melalui beberapa tahapan, bukan satu forum tunggal.
“Meminta hasil akhir dari forum konsultasi adalah bentuk ketidakpahaman terhadap struktur kebijakan publik. Konsultasi bukan forum final,” ujarnya.
“Jangan Bawa Sentimen ke Ruang Dialog”
Ketua Umum juga mengingatkan bahwa tekanan opini dan retorika berlebihan hanya akan mengaburkan substansi yang sebenarnya ingin dicapai, yaitu peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat.
“Kami tidak menginginkan ruang konsultasi publik dijadikan panggung dramatisasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta, bukan retorika heroik,” ungkapnya.
Isu Transparansi Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Persepsi
Menurut Ketua Umum HMI, transparansi bukan ditentukan oleh sekeras apa peserta berdebat, tetapi oleh sejauh mana data dan informasi disampaikan secara terbuka. Dalam forum tersebut, manajemen Tirta Raja telah memaparkan kondisi perusahaan secara rinci, termasuk persoalan teknis yang memengaruhi kualitas distribusi air.
“Jika kejujuran data dianggap tidak transparan, maka standar transparansi itu sendiri patut dipertanyakan,” kritiknya.
Evaluasi Tarif Harus Rasional, Bukan Emosional
Ketua Umum HMI menegaskan bahwa evaluasi tarif air minum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan biaya operasional yang besar—mulai dari perbaikan jaringan perpipaan hingga peningkatan kualitas air.
“Tidak ada perusahaan daerah yang mampu meningkatkan layanan tanpa kebijakan yang rasional. Kecurigaan berlebih tidak akan memperbaiki pipa, tidak memperbaiki kualitas air, dan tidak menambah suplai,” tegasnya.
Jangan Giring Persepsi Publik Tanpa Data
Ketua Umum HMI mengecam upaya sebagian pihak yang mencoba membangun persepsi publik seolah keputusan tarif telah ‘digiring’ sejak awal.
“Menggiring opini publik tanpa data adalah tindakan yang tidak etis. Ruang dialog harus dijaga dari insinuasi yang tidak berdasar,” ujarnya.
Baca Juga
Penutup: HMI Mengawal dengan Kritis, Bukan Ikut Mempolitisasi
Di akhir pernyataannya, Ketua Umum HMI Cabang Baturaja menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal isu ini secara independen dan kritis. Namun HMI menolak pendekatan yang membangun kegaduhan tanpa dasar informasi.
“Kami berdiri untuk kepentingan publik, tetapi kepentingan publik tidak dapat diperjuangkan dengan cara memelintir informasi. Evaluasi harus berjalan dalam koridor hukum, bukan tekanan opini,” tutupnya.
