BIMA – Buruknya kualitas jaringan komunikasi di Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, memicu gelombang protes keras dari mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Ambalawi (IMAWI) Bima-NTB menilai Pemerintah Kabupaten Bima dan Bupati Bima gagal hadir memberikan rasa adil dalam akses ketersediaan infrastruktur digital bagi masyarakat pedesaan kamis (24/09/26)
Ketua Umum IMAWI Bima-NTB, Arya Algantara, menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami warga Desa Mawu, Desa Talapiti, dan Desa Kole. Menurutnya, hingga saat ini jaringan operator utama Telkomsel masih sangat buruk dan sering mengalami blank spot, sementara opsi jaringan alternatif seperti XL sama sekali tidak masuk ke wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Arya melontarkan kritik pedas terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Bima dan pimpinan daerah yang dinilai pasif serta lepas tangan terhadap penderitaan warga di pelosok.
“Jangan sampai Bupati Bima dan jajarannya hanya bisa mengumbar janji manis pembangunan saat butuh suara rakyat, tetapi ketika warga Desa Mawu, Talapiti, dan Kole terisolasi secara digital, pemerintah justru tutup mata dan seolah menderita amnesia kebijakan,” tegas Arya Algantara.
Arya menambahkan bahwa di era modernisasi saat ini, ketiadaan sinyal internet bukan lagi sekadar masalah koneksi, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar warga negara.
“Sungguh ironis, di tengah klaim kemajuan daerah, warga Ambalawi masih harus memanjat pohon atau naik ke bukit hanya untuk mencari satu batang sinyal. Ini membuktikan bahwa Pemkab Bima gagap merespons ketimpangan infrastruktur digital di pedesaan,” cetusnya.
Tuntutan Tegas IMAWI Bima-NTB
Menyikapi krisis akses komunikasi tersebut, Pengurus Pusat IMAWI Bima-NTB menyampaikan empat tuntutan utama:
Mendesak Pemkab Bima dan Bupati Bima: Segera turun tangan melakukan pemetaan wilayah blank spot serta secara aktif pasang badan mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI dan pihak operator untuk segera membangun jaringan di Ambalawi.
Desakan Kepada PT Telkomsel Indonesia: Segera melakukan evaluasi teknis, peningkatan kapasitas (upgrade capacity), dan penambahan menara BTS di kawasan Ambalawi.
Peluang Provider Lain (XL Axiata): Meminta XL Axiata untuk tidak memonopoli area perkotaan saja, melainkan segera memperluas jangkauan jaringan ke wilayah pedesaan Ambalawi.
Alokasi Program Pemerintah Pusat: Mendesak BAKTI Kemenkomdigi memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah terpencil di Kabupaten Bima.
IMAWI Bima-NTB menegaskan tidak akan tinggal diam apabila Pemkab Bima maupun penyedia jasa internet tetap bergeming tanpa memberikan solusi konkrit.
“Jika laporan dan jeritan warga ini terus diabaikan, kami akan mengonsolidasikan seluruh kekuatan mahasiswa dan masyarakat Ambalawi untuk ‘mengepung’ Kantor Bupati Bima dan kantor perwakilan operator telekomunikasi melalui aksi demonstrasi terbuka,” pungkas Arya.
