Bagi sebagian orang, bulan September merupakan momen yang identik dengan gegap gempita kampus menyambut mahasiswa baru. Bagi sebagian lainnya, bulan ini sekadar penanda hari kelahiran. Namun, bagi masyarakat sipil yang peduli terhadap penegakan keadilan, September menyimpan memori kelam tentang rentetan sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Sebagai kelompok intelektual yang menyandang peran moral sebagai Guardian of Value (Penjaga Nilai), mahasiswa sepatutnya mengambil bagian dalam menjaga ingatan kolektif bangsa tersebut melalui kegiatan-kegiatan akademik.
Berangkat dari kesadaran tersebut, Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung mencoba membangkitkan kepedulian mahasiswanya melalui agenda “Diskusi September Hitam” yang digelar pada 18 September 2026.
Langkah ini membuktikan bahwa wujud kepedulian terhadap bangsa tidak selalu harus diekspresikan melalui aksi demonstrasi berskala besar. Kepedulian yang mendalam justru dapat dibangun perlahan melalui ruang-ruang diskusi di sekitar kampus, sehingga tumbuh kesadaran untuk mempelajari akar persoalan bangsa secara komprehensif.
Istilah “September Hitam” sendiri lazim digunakan dalam gerakan masyarakat sipil sebagai penanda sekaligus pengingat agar negara tidak melupakan apalagi mengabaikan persoalan-persoalan HAM masa lalu.
Bagi kalangan mahasiswa, momentum ini menjadi ruang refleksi yang tepat. Mahasiswa diajak untuk menelisik ulang dan mempertanyakan ketidakadilan yang dialami korban, mengkritisi wewenang pemerintah, serta membangun kesadaran bersama agar kesalahan serupa tidak terulang di kemudian hari.
Secara filosofis, terdapat empat alasan mendasar mengapa refleksi September Hitam mampu mendorong tumbuhnya rasa kebangsaan. Pertama, mengingat korban berarti menjaga ingatan bangsa. Kedua, mempertanyakan ketidakadilan merupakan bentuk manifestasi tanggung jawab sebagai warga negara. Ketiga, membela hak korban sama halnya dengan memperjuangkan kualitas kemanusiaan suatu bangsa. Keempat, dialog dan diskusi memastikan bahwa kepedulian tidak hanya mandek pada sebatas rasa prihatin, melainkan bertransformasi menjadi kesadaran untuk bertindak.
Menepis Stigma, Memperluas Kepekaan Sosial
Selama ini, mahasiswa jurusan MHU kerap dihadapkan pada stigma yang menyempitkan ruang gerak mereka. Mereka sering diasosiasikan hanya akan mengurus persoalan teknis ibadah haji dan umrah semata. Padahal, dalam realitas praktiknya, seorang lulusan MHU akan berhadapan langsung dengan jemaah, dinamika masyarakat lintas kelas, instansi pemerintah, pelayanan publik, dan pastinya, nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai calon pelayan masyarakat, mahasiswa MHU dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas dinamika yang terjadi di sekelilingnya. Tugas pelayanan menuntut kepekaan sosial dan kecerdasan empati yang tinggi terhadap persoalan bangsa. Baik disadari maupun tidak, modal empati dan simpati itulah yang kelak membantu mereka dalam mengurai konflik dan mengatasi persoalan nyata di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, kompetensi seorang mahasiswa MHU tidak boleh dibatasi sekadar pada regulasi penyelenggaraan haji dan umrah, tetapi juga harus mencakup kepekaan yang tajam terhadap realitas sosial. Hal ini sangat sejalan dengan nilai-nilai agama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 71, bahwa orang-orang beriman seyogianya saling menjadi penolong bagi yang lain, serta senantiasa mendorong pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa seorang Muslim, apalagi kalangan terpelajar, tidak semestinya bersikap apatis terhadap ketidakadilan di lingkungannya. Tanggung jawab ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW bahwa, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim).
Baca Juga
“Diskusi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kebangsaan yang coba kita tunjukkan kepada masyarakat sekitar, sekaligus upaya dalam mengejawantahkan stigma masyarakat yang berpandangan bahwa Mahasiswa MHU hanya berkutat pada persoalan haji dan umrah saja,” tutur Abdullah Avicena, selaku salah satu pemantik dalam acara tersebut.
Melalui penyelenggaraan Diskusi September Hitam, HMPS MHU UIN SGD Bandung di bawah naungan Bidang Pengembangan Intelektual dan Akhlaqul Karimah, berhasil membuktikan satu hal penting: Mahasiswa MHU juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap penegakan HAM dan keadilan melalui pengetahuan, penjagaan ingatan sejarah, serta budaya dialog.
Harapannya, diskusi ini menjadi fondasi awal yang solid untuk membangun kesadaran kolektif di lingkungan kampus. Mahasiswa yang sebelumnya memandang isu kebangsaan tidak relevan dengan studinya, kini diharapkan dapat tergugah dan berani mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut ke dalam setiap program maupun karya mereka ke depan.
Oleh: Abdullah Avicena
Abdullah Avicena, Mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
