Ada satu momen kecil dalam pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Washington pada 24 hingga 25 September 2026 yang nyaris luput dari liputan media massa. Trump mengusulkan agar kecerdasan buatan tidak lagi disebut AI melainkan SI, singkatan dari superintelligence. Xi tidak mengadopsi istilah itu (Eastern Herald, 2026).
Pandangan Xi sendiri, menurut analisis terhadap pertemuan itu, menekankan agar kecerdasan buatan tetap berada di bawah kendali manusia. Pertemuan berlangsung tanpa kesepakatan mengikat soal kecerdasan buatan. Yang dihasilkan hanyalah rencana dialog lanjutan dan sebuah saluran komunikasi untuk insiden terkait AI (Shimabukuro, 2026). Perselisihan kecil soal nama ini mudah dianggap remeh. Namun perselisihan semacam itu justru menyingkap sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana dua negara adidaya memaknai kendali atas teknologi yang sama.
Tulisan ini tidak akan mengulang analisis standar tentang tarif, kedelai, atau fentanil yang sudah berulang kali dibahas media sejak pertemuan Busan Oktober tahun lalu. Argumen utamanya berbeda. Di balik seremoni jamuan kenegaraan dan nada ramah kedua pemimpin (NPR, 2026), masih membayangi sebuah persoalan yang jarang dibahas secara terbuka yaitu kebuntuan ganda pada rantai pasok chip kecerdasan buatan.
Menurut laporan yang terbit saat Trump berkunjung ke Beijing pada Mei 2026, Amerika Serikat telah mengizinkan ekspor chip H200 sementara Tiongkok menghambat penggunaannya oleh perusahaannya sendiri. Dua pemerintah yang sedang berusaha rekonsiliasi tampak sama-sama mengunci teknologi yang sama dari dua arah yang berlawanan.
Untuk memahami bagaimana kebuntuan aneh ini bisa terjadi, penelusuran perlu dimulai bukan dari pertemuan Washington itu sendiri, melainkan dari titik awal rivalitas teknologi kedua negara sembilan tahun silam.
Jejak dari Mar-a-Lago hingga Ruang Oval
Pertemuan pertama Trump dan Xi terjadi pada April 2017 di kediaman pribadi Trump di Mar-a-Lago, Florida, hanya beberapa bulan setelah Trump dilantik untuk masa jabatan pertamanya (Reuters, 2017). Pertemuan itu bernada hangat dan berfokus pada perdagangan serta Korea Utara. Namun hubungan dagang kedua negara memburuk cepat setahun kemudian, memicu perang tarif yang berlangsung hingga penandatanganan kesepakatan dagang tahap pertama pada awal 2020. Front teknologi baru benar-benar terbuka pada Mei 2019, ketika Departemen Perdagangan AS memasukkan Huawei beserta enam puluh delapan afiliasinya ke dalam Entity List, sebuah daftar yang mewajibkan lisensi khusus bagi siapa pun yang ingin memasok teknologi Amerika kepada perusahaan tersebut (Orrick, 2019). Instrumen inilah yang kelak menjadi cetak biru bagi hampir semua pembatasan ekspor teknologi terhadap Tiongkok pada dekade berikutnya.
Pemerintahan Biden melanjutkan dan memperluas pendekatan itu, memperketat pembatasan ekspor semikonduktor canggih sepanjang 2022 hingga 2024. Ketika Trump kembali menjabat pada awal 2025, arah kebijakan justru berbalik secara mengejutkan. Pada pertengahan 2025 pemerintahannya mencabut larangan penjualan chip H20 milik Nvidia ke Tiongkok, sebuah langkah yang memicu kekhawatiran di kalangan konservatif bahwa kemampuan AI Tiongkok justru akan terdongkrak (Axios, 2025).
Desember 2025, langkah itu melangkah lebih jauh lagi. Trump mengumumkan kesepakatan dengan Xi yang mengizinkan Nvidia mengirim chip H200, produk yang jauh lebih canggih dari H20, kepada pelanggan yang disetujui di Tiongkok, dengan skema pembagian dua puluh lima persen pendapatan kepada pemerintah AS (Malay Mail, 2025). Rangkaian kebijakan yang berbalik arah tiga kali dalam waktu kurang dari satu setengah tahun ini menjadi latar penting bagi apa yang terjadi pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Sepanjang 2025 dan 2026, ketiga pertemuan Trump dan Xi (Busan pada Oktober 2025, Beijing pada Mei 2026, dan Washington pada September 2026) mengikuti pola yang sama. Setiap pertemuan menghasilkan nada bersahabat dan janji kunjungan balasan, tetapi nyaris tidak ada terobosan substantif pada isu yang paling menentukan masa depan kedua negara, yaitu kendali atas kecerdasan buatan (Foreign Policy, 2026). Pola pengulangan semacam ini yang membuat detail kecil di baliknya, seperti nasib chip H200 setelah izin ekspornya diberikan, justru lebih penting untuk dibaca ketimbang komunike resminya sendiri.
Teori yang Jarang Dibahas di Luar Kalangan Akademis
Wacana publik tentang rivalitas teknologi AS dan Tiongkok umumnya berhenti pada kerangka perang dagang atau perlombaan senjata teknologi semata. Ada kerangka lain yang jauh lebih jarang diangkat di ruang publik, yaitu teori interdependensi bersenjata atau weaponized interdependence yang dirumuskan ilmuwan politik Henry Farrell dan Abraham Newman.
Menurut keduanya, jaringan ekonomi global tidak pernah benar-benar simetris. Sebagian kecil negara menempati titik simpul yang menjadi tempat lalu lintas informasi, uang, atau teknologi terpusat, dan posisi itu memberi mereka dua jenis kekuasaan sekaligus, yaitu efek panoptikon untuk memantau lalu lintas yang melewati simpul tersebut dan efek titik cekik atau chokepoint effect untuk memutus akses pihak lain terhadapnya (Farrell & Newman, 2019).
Selama ini penerapan teori tersebut pada rivalitas AS dan Tiongkok selalu diarahkan ke satu arah, yaitu bagaimana Washington menggunakan posisinya sebagai simpul dominan dalam rantai pasok semikonduktor dan sistem keuangan global untuk menekan Beijing. Yang jarang diperhatikan adalah kemungkinan sebaliknya.
Tiongkok, sebagai pasar konsumen teknologi terbesar di dunia dan pemegang kendali penuh atas siapa yang boleh menggunakan teknologi apa di wilayahnya, sesungguhnya memegang efek titik cekik versinya sendiri, hanya saja bekerja pada arah yang berlawanan. Kombinasi dua efek titik cekik yang berjalan berlawanan arah pada objek yang persis sama itulah yang menjadi inti temuan bagian berikut.
Kebuntuan Ganda pada Chip H200
Hingga kunjungan Trump ke Beijing pada Mei 2026, atau sekitar lima bulan setelah izin ekspornya diumumkan, belum satu unit chip H200 pun dilaporkan terkirim ke Tiongkok (AI News, 2026). Penyebabnya bukan karena Washington berubah pikiran. Sekitar sepuluh perusahaan teknologi Tiongkok, termasuk Alibaba, Tencent, ByteDance, dan JD.com, telah mengantongi lisensi ekspor resmi untuk membeli hingga tujuh puluh lima ribu unit masing-masing. Persoalannya justru datang dari arah Beijing.
Pemerintah Tiongkok menginstruksikan perusahaan teknologinya untuk membatasi penggunaan chip Nvidia hanya pada operasi di luar negeri, sembari mendorong penggunaan chip produksi domestik untuk kebutuhan dalam negeri (AI News, 2026). Sementara itu, menurut laporan yang sama, aturan ekspor Amerika mewajibkan setiap chip H200 yang dijual kepada klien Tiongkok hanya boleh dipakai di dalam wilayah Tiongkok sendiri. Status terbarunya setelah pertemuan September perlu dikonfirmasi lebih lanjut karena belum ada pengumuman resmi yang menyelesaikannya.
Dua syarat ini saling meniadakan satu sama lain secara sempurna. Chip yang telah disetujui untuk diekspor tidak boleh dipakai di tempat yang justru diizinkan pemerintah Tiongkok, dan penggunaan domestik yang diwajibkan aturan Amerika justru dilarang oleh kebijakan Tiongkok sendiri. Hasilnya adalah sebuah kebuntuan yang tidak lahir dari konfrontasi terbuka, melainkan dari dua kebijakan kendali yang masing-masing rasional secara internal namun kontradiktif ketika dipertemukan. Inilah yang oleh tulisan ini disebut sebagai kebuntuan titik cekik ganda, sebuah pola yang, sejauh penelusuran penulis, belum pernah dianalisis secara eksplisit lewat kerangka interdependensi bersenjata dalam pemberitaan maupun kajian kebijakan yang beredar luas hingga saat ini.
Implikasinya jauh melampaui nasib satu produk chip semata. Selama ini, asumsi umum dalam diplomasi teknologi adalah bahwa hanya satu pihak yang memegang kendali titik cekik pada satu waktu, biasanya Washington, karena dominasinya atas desain dan produksi semikonduktor kelas atas.
Kasus H200 menunjukkan bahwa begitu sebuah negara konsumen sebesar Tiongkok memutuskan untuk menerapkan kendali serupa dari sisi permintaan, ia dapat menciptakan kebuntuan yang sama efektifnya tanpa perlu menandingi keunggulan teknologi Amerika sama sekali. Kendali atas akses pasar domestik, dalam kasus ini, terbukti sama ampuhnya dengan kendali atas rantai pasok produksi.
Pertarungan Kosakata sebagai Instrumen Kedaulatan
Kembali ke usulan Trump mengganti istilah AI menjadi SI, penolakan halus Xi terhadap istilah tersebut layak dibaca bukan sebagai basa-basi diplomatik, melainkan sebagai manuver kedaulatan atas kosakata. Istilah superintelligence membawa konotasi teknologi yang melampaui kendali manusia, sebuah kerangka yang secara implisit menempatkan perlombaan menuju kecerdasan super sebagai tujuan sah yang layak dikejar.
Penekanan Xi pada kendali manusia, sebaliknya, dapat dibaca sebagai penegasan bahwa teknologi tersebut harus tetap tunduk pada otoritas negara (Shimabukuro, 2026). Pertarungan penamaan semacam ini jarang dianggap serius dalam analisis kebijakan luar negeri, padahal ia mencerminkan perbedaan filosofis mendasar tentang siapa yang berhak mendefinisikan batas legitimasi sebuah teknologi baru, sebuah bentuk kekuasaan yang tidak kalah nyata dibanding kendali atas chip itu sendiri.
Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ini pun mencerminkan keengganan kedua belah pihak untuk benar-benar mengatur teknologi ini. Yang disepakati hanyalah dialog lanjutan pada November dan saluran komunikasi untuk insiden yang berkaitan dengan AI, tanpa kerangka kerja yang mengikat (Shimabukuro, 2026).
Ketiadaan kesepakatan ini bukan kegagalan diplomasi, melainkan pilihan yang disengaja. Kedua pemerintah tampaknya sama-sama menyimpulkan bahwa aturan main yang mengikat justru akan membatasi ruang gerak mereka sendiri dalam perlombaan yang, pada akhirnya, akan lebih banyak ditentukan oleh chip, pasokan listrik, dan model AI sumber terbuka ketimbang oleh perjanjian di atas kertas (Eastern Herald, 2026).
Front Berikutnya: Robotika sebagai Pembagian Kerja Baru
Kebuntuan chip H200 mungkin tampak seperti persoalan teknis yang sempit, tetapi ia berkelindan langsung dengan front kompetisi berikutnya yang mulai terbentuk, yaitu robotika humanoid. Menurut laporan MERICS, Tiongkok memiliki basis robot industri terbesar di dunia dan kini merambah robot humanoid, namun sektor tersebut masih bergantung pada chip AI Nvidia. Pada pameran CES Januari 2026, lebih dari separuh peserta di seksi robot humanoid berasal dari Tiongkok, sementara Nvidia memperkenalkan model fondasi dan platform simulasi untuk robotika (MERICS, 2026).
Pembagian kerja ini, antara Tiongkok yang kuat pada perangkat keras fisik dan Amerika yang kuat pada kecerdasan model dan chip, berpotensi membentuk arsitektur kekuasaan global yang sama sekali baru untuk beberapa dekade mendatang. Jika kerangka interdependensi bersenjata benar, maka setiap pihak pada akhirnya akan mencoba mengubah keunggulan spesialisasinya menjadi titik cekik baru, sebagaimana pola yang sudah terlihat pada kasus chip H200. Front robotika, dengan kata lain, bukan arena kompetisi yang benar-benar terpisah dari perang chip, melainkan medan pertempuran lanjutan bagi logika kendali yang sama.
Penutup
Pertemuan Washington pada akhir September ini akan segera dilupakan publik, sebagaimana dua pertemuan Trump dan Xi sebelumnya yang penuh seremoni namun minim terobosan. Namun kebuntuan ganda pada chip H200, dan pertarungan halus soal siapa yang berhak menamai kecerdasan buatan, menunjukkan sesuatu yang lebih permanen daripada komunike diplomatik mana pun. Kedua negara kini sama-sama memiliki kemampuan untuk saling mengunci akses terhadap teknologi yang sama, dari arah yang berlawanan, tanpa perlu konfrontasi terbuka maupun kesepakatan tertulis.
Bagi pembuat kebijakan di luar dua kekuatan besar ini, termasuk Indonesia, pelajaran yang bisa dipetik bukanlah soal memilih berpihak pada salah satu simpul jaringan teknologi tersebut, melainkan menyadari bahwa kedua simpul itu kini sama rapuhnya terhadap kendali silang satu sama lain.
Ketergantungan pada satu sumber chip, satu platform model AI, atau satu rantai pasok robotika, dari arah mana pun asalnya, membawa risiko yang identik. Dalam dunia di mana dua kekuatan besar dapat saling mengunci teknologi yang sama tanpa harus saling menyerang, diversifikasi bukan lagi pilihan strategis semata, melainkan syarat minimal untuk tetap memiliki kendali atas masa depan teknologi sendiri.
Daftar Referensi
AI News. (2026, Mei). The Nvidia H200 China deal survived the Trump-Xi summit, just not in the way anyone expected.
Axios. (2025). Axios AM newsletter.
Chang, W., Arcesati, R., & Junusova, A. (2026). Embodied AI: China’s ambitious path to transform its robotics industry (MERICS Report). Mercator Institute for China Studies.
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), 42 to 79.
Foreign Policy. (2026, September 24). Trump and Xi talked a lot but accomplished little.
Malay Mail. (2025, December 9). Trump allows Nvidia to export advanced H200 AI chips to China in policy shift.
NPR. (2026, September 24). Trump and Xi strike cordial tone at summit amid underlying tensions.
Orrick. (2019, May 22). Huawei / national security sanctions: Entity list action and IT supply chain restrictions.
Reuters. (2017, March 30). Chinese leader Xi Jinping will meet with President Trump at Mar-a-Lago next week.
Eastern Herald. (2026, September 25). No AI deal from Trump and Xi’s summit, because neither side wants rules.
Shimabukuro, J. (2026, September 26). What a successful Trump-Xi AI summit could have looked like. Educational Technology and Change Journal.






















