BENGKULU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu melakukan pengecekan terhadap penggunaan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan data pemasyarakatan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam peninjauan tersebut, Kakanwil memperhatikan proses pengoperasian aplikasi SDP yang digunakan petugas dalam mendukung administrasi dan pengelolaan data warga binaan. Pengecekan ini menjadi bagian dari pengawasan sekaligus evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
Penggunaan aplikasi SDP memiliki peran penting dalam mendukung ketepatan dan keterbaruan data. Oleh karena itu, petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya dituntut untuk bekerja secara teliti, disiplin, dan memastikan setiap data maupun informasi yang dimasukkan sesuai dengan dokumen serta kondisi sebenarnya.
Baca Juga
Kakanwil juga memberikan perhatian terhadap pentingnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang tata kelola organisasi. Pengelolaan data yang akurat dan tertib menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan serta kelancaran pelayanan administrasi pemasyarakatan.
Karutan Bengkulu, Herisistam, menyampaikan bahwa pengecekan tersebut menjadi penguatan bagi jajaran untuk terus meningkatkan ketelitian dan tanggung jawab dalam pengelolaan data melalui aplikasi SDP.
“Kami akan terus memastikan penggunaan aplikasi SDP berjalan secara optimal. Ketepatan dan keterbaruan data menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan administrasi serta pelayanan kepada warga binaan. Arahan dan masukan dari Kakanwil tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Herisistam.
Melalui kegiatan ini, Rutan Bengkulu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pemasyarakatan dengan mengedepankan ketelitian, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaksanaan administrasi dan pelayanan pemasyarakatan diharapkan semakin tertib, efektif, dan profesional.
