Bengkulu — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Leni Oktarina, yang diterima langsung Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono, di ruang kerja Kalapas, Selasa (22/09).
Dalam kesempatan tersebut, Julianto didampingi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik) serta Kepala Subseksi Registrasi Lapas Bengkulu. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi kelembagaan antara Lapas Bengkulu dan Kejari Bengkulu.
Bagi Lapas Bengkulu, koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Terlebih, pelaksanaan sistem peradilan pidana melibatkan sejumlah institusi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda namun saling berkaitan.
Kunjungan Kasi Pidum Kejari Bengkulu tersebut juga menjadi momentum bagi Lapas Bengkulu untuk mempererat hubungan kerja sekaligus membangun komunikasi yang semakin efektif dalam pelaksanaan tugas masing-masing institusi.
Baca Juga
Julianto Budhi Prasetyono menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarlembaga sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas secara profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum perlu terus kita jaga. Dengan komunikasi yang baik, pelaksanaan tugas masing-masing institusi dapat berjalan lebih efektif dan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku,” ujar Julianto.
Pertemuan ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIA Bengkulu untuk terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, khususnya instansi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.
Dengan terjaganya hubungan dan komunikasi yang baik, Lapas Bengkulu diharapkan dapat terus menjalankan tugas pemasyarakatan secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya koordinasi penegakan hukum yang berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
