Lampung Selatan – Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi penetapan lokasi kegiatan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Pertanahan tersebut membahas secara komprehensif penentuan desa prioritas berdasarkan hasil penilaian terhadap ratusan desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, keberhasilan program redistribusi tanah, hingga kesiapan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan.
Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa program Akses Reforma Agraria merupakan bagian dari kebijakan nasional yang tidak hanya berfokus pada penataan aset, tetapi juga penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pemanfaatan tanah.
Sejumlah usulan lokasi mengemuka dalam diskusi, di antaranya Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro dan Desa Bangunan Kecamatan Palas. Desa Trimomukti dinilai memiliki keunggulan karena telah memiliki program Kawasan Pertanian Anak Nusantara (Kawanara), didukung infrastruktur pertanian modern, serta mayoritas masyarakatnya telah memiliki sertifikat tanah.
Selain itu, sinergi lintas sektor juga menjadi pertimbangan penting, dengan dukungan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta perangkat daerah lainnya yang siap berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaan program.
Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan teknis yang matang, rapat menyepakati dan menetapkan Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Fase I Tahun 2026.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama lintas sektor, dengan harapan pelaksanaan program dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindaklanjut, akan dilakukan tahapan kegiatan yang meliputi penyuluhan kepada masyarakat, pemetaan sosial, penyusunan data awal, hingga pengembangan model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam memastikan keberhasilan program secara berkelanjutan.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung penuh pelaksanaan Akses Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Selatan sebagai upaya nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan di daerah.
