Jakarta – VP Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Frans Adisuranta Ginting, menegaskan bahwa keberhasilan program Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh peningkatan hasil pertanian, tetapi juga oleh ketepatan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
Ia menyebut pupuk sebagai fondasi utama produktivitas dan salah satu faktor paling strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Frans menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia telah menyiapkan seluruh infrastruktur dan kapasitas produksi untuk menjamin kelancaran musim tanam nasional. Saat ini, perusahaan mengoperasikan lima pabrik produsen dengan kapasitas total 2,8 juta ton, didukung oleh 509 gudang regional, 129 rute kapal, dan 1.160 jalur distribusi darat yang tersebar di berbagai wilayah.
“Seluruh jaringan logistik kami dirancang agar pupuk tiba tepat waktu di titik serah, mendekat ke petani, dan memastikan produktivitas tidak terganggu,” ujarnya di Jakarta.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perubahan kebijakan dari Permendag Nomor 4 Tahun 2023 menjadi Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 15 Tahun 2025 merupakan langkah reformasi penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi.
Melalui sistem baru ini, tanggung jawab Pupuk Indonesia diperluas hingga ke titik serah yang kini mencakup pengecer, Pokdakan (Kelompok Petani dan Peternak), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), dan koperasi.
“Dengan sistem ini, pupuk lebih cepat sampai dan lebih mudah diawasi. Kami memastikan penyaluran benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” jelas Frans.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi harga untuk menjaga kepercayaan petani. Penyaluran pupuk wajib mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) dan diawasi langsung oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
Setiap kios diwajibkan memasang stiker HET yang mudah terlihat, sementara biaya pengantaran harus dicatat terpisah untuk mencegah penyimpangan harga.
“Kami ingin harga pupuk tetap jelas dan wajar. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal keadilan bagi petani,” tegasnya.
Frans menambahkan, keberhasilan Swasembada Pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada efisiensi tata kelola input pertanian.
Pupuk Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah daerah melalui sistem digital seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDK), Kartu Tani, dan iPubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).
“Kunci swasembada pangan adalah pupuk yang tepat sasaran, petani yang produktif, dan sistem yang transparan,” pungkasnya.
Pandangan Frans Adisuranta Ginting ini menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan berawal dari fondasi paling dasar: akses petani terhadap pupuk yang tersedia, terjangkau, dan tepat waktu.
Dengan tata kelola yang efisien dan pengawasan yang kuat, Indonesia diyakini mampu mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan.***
