Di tengah tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan adaptif, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan. Bagi instansi pemerintah, transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mitra kerja secara lebih efektif.
Hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Satuan kerja (satker) sebagai pelaksana anggaran membutuhkan dukungan layanan perbendaharaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan anggaran. Pertanyaan mengenai pembayaran, pertanggungjawaban, pelaksanaan anggaran, maupun berbagai aspek administrasi perbendaharaan membutuhkan respons yang cepat agar tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus melakukan pengembangan layanan. Salah satunya melalui Treasury Connect, sebuah layanan konsultasi dan asistensi yang dirancang untuk memperluas akses satker terhadap layanan KPPN sekaligus mendukung transformasi digital layanan perbendaharaan.
Treasury Connect tidak sekadar menghadirkan kanal layanan baru. Lebih dari itu, layanan ini mencerminkan perubahan pendekatan dalam memberikan pelayanan kepada satker: dari layanan yang bersifat administratif menuju layanan yang lebih terintegrasi, terdokumentasi, dan dapat dilakukan secara lebih fleksibel.
Mendekatkan Layanan KPPN kepada Satker
Selama ini, hubungan antara KPPN dan satker tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan konsultasi dan asistensi. Dalam pelaksanaan anggaran, suatu permasalahan terkadang membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan petugas KPPN agar dapat ditemukan solusi yang tepat sesuai ketentuan.
Baca Juga
Treasury Connect hadir untuk memperluas cakupan layanan tersebut. Berdasarkan materi sosialisasi DJPb, tujuan utama Treasury Connect adalah memperluas layanan konsultasi dan/atau asistensi kepada satker serta meningkatkan kualitas layanan DJPb. Layanan ini juga dirancang agar dapat dilakukan pada KPPN non-mitra kerja dan terintegrasi melalui aplikasi MyIntress.
Hal ini menjadi penting karena kebutuhan layanan perbendaharaan tidak selalu muncul ketika satker sedang berada di kantor KPPN tempatnya terdaftar. Dalam situasi tertentu, pegawai satker dapat membutuhkan konsultasi ketika sedang berada di wilayah lain, melakukan perjalanan dinas, atau memiliki kebutuhan koordinasi yang lebih praktis.
Dengan Treasury Connect, batas geografis dalam memperoleh layanan konsultasi diharapkan semakin berkurang. Teknologi dimanfaatkan bukan untuk menggantikan peran petugas layanan, melainkan untuk mempertemukan kebutuhan satker dengan petugas yang dapat memberikan konsultasi atau asistensi secara lebih terstruktur.
Dari Booking hingga Konsultasi
Salah satu keunggulan Treasury Connect adalah mekanisme layanan yang terintegrasi secara digital. Satker melakukan penjadwalan layanan melalui aplikasi MyIntress. Penjadwalan dapat dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan layanan dan paling lambat pada pukul 15.00 di hari pelaksanaan layanan.
Setelah melakukan booking, satker akan memperoleh kode booking. Kode tersebut selanjutnya ditunjukkan kepada petugas Customer Service Officer (CSO) untuk proses verifikasi. Sistem kemudian secara otomatis membentuk tiket pada modul HAI CSO.
Tahapan ini menunjukkan bahwa layanan konsultasi tidak lagi berhenti pada percakapan antara petugas dan satker. Setiap layanan memiliki jejak digital yang memungkinkan proses konsultasi terdokumentasi dengan lebih baik.
Setelah proses verifikasi selesai, petugas CSO memberikan konsultasi atau asistensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi satker. Apabila diperlukan, petugas juga dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap data pelaksanaan anggaran satker sebagai bagian dari proses pemberian layanan.
Dengan pola tersebut, konsultasi diharapkan tidak hanya menghasilkan jawaban yang bersifat umum, tetapi dapat diarahkan pada permasalahan yang benar-benar dihadapi satker.
Bukan Sekadar Layanan Digital
Ada satu hal yang menarik dari Treasury Connect. Digitalisasi layanan tidak berarti menghilangkan aspek interaksi manusia.
Dalam pelaksanaannya, petugas CSO tetap memiliki peran penting dalam memahami permasalahan, melakukan verifikasi, memberikan penjelasan, dan apabila diperlukan melakukan analisis terhadap data pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk membuat proses layanan menjadi lebih mudah dan terdokumentasi, sementara kualitas konsultasi tetap bergantung pada kompetensi dan respons petugas layanan.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat Front Office (FO) Layanan Bersama DJPb, di mana layanan diarahkan agar semakin terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Materi Treasury Connect sendiri menempatkan layanan ini sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi digital layanan DJPb dan modernisasi treasury.
Dalam perspektif pelayanan publik, kombinasi antara teknologi dan interaksi manusia justru menjadi hal yang penting. Sistem digital dapat mempercepat proses, tetapi pemahaman terhadap konteks permasalahan satker tetap membutuhkan komunikasi dan kompetensi petugas.
Memperkuat Budaya Layanan yang Terdokumentasi
Keunggulan lain yang tidak kalah penting adalah aspek dokumentasi. Setiap proses konsultasi dan/atau asistensi tercatat dalam tiket yang terbentuk secara otomatis pada modul HAI CSO. Satker dapat melihat kembali ringkasan pelaksanaan konsultasi melalui transcript pada tiket tersebut. Selain itu, satker juga dapat memberikan feedback melalui aplikasi MyIntress.
Dokumentasi ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Bagi satker, riwayat konsultasi dapat menjadi referensi ketika menghadapi permasalahan serupa di kemudian hari. Sementara bagi KPPN, dokumentasi layanan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat pola permasalahan yang sering dihadapi satker dan selanjutnya meningkatkan kualitas asistensi.
Pada titik ini, digitalisasi tidak hanya berbicara mengenai kecepatan layanan. Digitalisasi juga menciptakan knowledge management dalam pelayanan perbendaharaan. Pertanyaan, permasalahan, dan solusi yang sebelumnya mungkin hanya tersimpan dalam komunikasi personal dapat terdokumentasi secara lebih sistematis.
Peran Satker Tetap Penting
Kemudahan layanan melalui Treasury Connect tentunya perlu diimbangi dengan kesiapan dari sisi satker. Pengguna layanan Treasury Connect merupakan pegawai satker yang telah terdaftar dan memiliki akses pada aplikasi MyIntress. Akses tersebut bersifat personal sehingga layanan tidak dapat diwakilkan.
Karena itu, pemanfaatan Treasury Connect tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Satker perlu memastikan pegawai yang ditunjuk memahami penggunaan MyIntress, mengetahui permasalahan yang akan dikonsultasikan, serta menyiapkan data pendukung yang relevan.
Semakin jelas permasalahan dan data yang disampaikan, semakin mudah pula petugas memberikan asistensi yang sesuai.
Dalam hal ini, transformasi digital seharusnya dipahami sebagai proses dua arah. Pemerintah menyediakan sistem dan layanan yang semakin mudah, sementara pengguna layanan juga perlu meningkatkan literasi dan kedisiplinan dalam memanfaatkan kanal yang tersedia.
Menuju Layanan Perbendaharaan yang Semakin Dekat
Pelaksanaan piloting Treasury Connect di KPPN Poso pada Mei 2026 menjadi salah satu bagian dari perjalanan transformasi layanan perbendaharaan. Kehadiran layanan ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan tidak harus selalu berbentuk sesuatu yang rumit. Terkadang, inovasi justru hadir melalui cara sederhana untuk membuat proses yang sudah ada menjadi lebih mudah, terintegrasi, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna.
Treasury Connect pada akhirnya bukan hanya tentang aplikasi, booking, kode layanan, atau tiket konsultasi. Di balik mekanisme tersebut terdapat tujuan yang lebih besar, yaitu membangun layanan perbendaharaan yang semakin dekat dengan satker, responsif terhadap permasalahan, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan di era digital.
Bagi KPPN, hadirnya Treasury Connect juga menjadi momentum untuk terus memperkuat fungsi pelayanan, konsultasi, dan asistensi. KPPN tidak hanya berperan sebagai kantor yang memproses pencairan dana, tetapi juga sebagai mitra satker dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian output pemerintah.
Sementara bagi satker, Treasury Connect dapat dimanfaatkan sebagai salah satu kanal untuk memperoleh konsultasi dan asistensi secara lebih praktis. Kuncinya adalah mengenali layanan yang tersedia, memanfaatkannya secara tepat, dan menjadikan setiap konsultasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital layanan perbendaharaan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem. Yang lebih penting adalah seberapa jauh teknologi tersebut mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, lebih cepat, lebih terdokumentasi, dan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna.
Treasury Connect merupakan salah satu langkah menuju ke arah tersebut. Sebuah langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam membangun wajah layanan perbendaharaan yang semakin modern, adaptif, dan dekat dengan satker.
Oleh: Muhammad Ghalib (PTPN KPPN Poso)
