Jakarta – Pengamat intelijen dan militer, KRHP Ardi Pramono, menilai kerja sama antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mensukseskan program makan siang bergizi gratis merupakan langkah strategis. Kesepakatan ini telah resmi terealisasi dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua lembaga sebagai bentuk penguatan sinergi nasional.
Menurut KRHP Ardi Pramono, kolaborasi ini tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan dan stabilitas nasional. “Program ini memiliki dimensi geopolitik yang cukup krusial. Ada potensi ancaman dari pihak ketiga yang ingin menggagalkan atau menyabotase program ini, sehingga keterlibatan BIN sangat penting dalam memastikan program ini berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sinergi ini berlandaskan empat pilar utama:
1. Penguatan koordinasi antar instansi untuk memastikan efektivitas kebijakan,
2. Pemanfaatan dan pengamanan data guna menghindari potensi penyalahgunaan informasi,
3. Optimalisasi SDM dalam rangka mendukung distribusi dan pengawasan program, serta
4. Kerja sama sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.
KRHP Ardi Pramono juga menegaskan bahwa langkah Badan Gizi Nasional dalam menggandeng BIN sangat tepat. “Selain BIN, keterlibatan TNI juga harus menjadi prioritas. Keamanan dan kelangsungan program ini sangat bergantung pada sinergi tiga pilar utama: Badan Gizi Nasional, BIN, dan TNI. Ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal kedaulatan dan masa depan anak bangsa,” tegasnya.
Kewaspadaan Intelijen: Jangan Biarkan Pihak Asing Mengendalikan Pangan Kita
Di akhir pernyataannya, KRHP Ardi Pramono mengingatkan bahwa pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen geopolitik yang sering digunakan oleh kekuatan asing untuk memengaruhi suatu bangsa. “Jangan sampai kita lengah. Makanan yang masuk ke perut anak-anak kita harus bebas dari kepentingan asing. Jangan biarkan program ini dimanfaatkan sebagai alat infiltrasi atau sabotase ekonomi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pola distribusi dan pengadaan makanan dalam program ini harus diawasi secara ketat oleh aparat intelijen dan keamanan. “Bukan tidak mungkin ada oknum yang mencoba menyusup dalam rantai pasokan, baik melalui impor bahan pangan maupun distribusi di tingkat lokal. BIN, TNI, dan seluruh aparat terkait harus selalu waspada terhadap ancaman ini,” lanjutnya.
Waspada Sabotase, Jangan Sampai Anak Bangsa Jadi Korban
Selain ancaman infiltrasi asing, KRHP Ardi Pramono juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan bahan pangan yang digunakan dalam program ini. “Jangan sampai kejadian keracunan massal terjadi akibat kelalaian atau, lebih buruk lagi, sabotase dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap bahan pokok yang dikonsumsi anak-anak kita harus terjamin kebersihan, kualitas, dan keamanannya,” katanya.
Ia mendesak agar setiap tahap, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan, harus melewati pengawasan ketat oleh pihak berwenang. “Ini bukan sekadar program sosial, tapi bagian dari strategi ketahanan nasional. Jika ada satu celah dalam pengawasan, itu bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak kita,” lanjutnya.
Sebagai penutup, KRHP Ardi Pramono mengajak semua pihak untuk bersatu dalam menjaga keberlanjutan program ini. “Jangan biarkan ada celah sedikit pun bagi sabotase atau kelalaian. Makanan yang diberikan kepada anak bangsa harus berkualitas, sehat, dan aman. Jika program ini sukses, kita bukan hanya membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melindungi rakyatnya dengan ketat dan penuh kewaspadaan,” pungkasnya.
