Ambon, INFO_PAS – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Bandanaira, Abdul Samad Rumuar, memaparkan berbagai program unggulan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang telah dijalankan di Lapas Bandanaira dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Kamis (6/8).
Dalam kesempatan tersebut, Kalapas menjelaskan bahwa berbagai program pembinaan yang dikembangkan di Lapas Bandanaira dirancang untuk membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, serta membekali Warga Binaan dengan kemampuan yang bermanfaat sebagai bekal saat kembali ke tengah masyarakat.
“Melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkelanjutan, Warga Binaan didorong menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan siap berkontribusi secara positif setelah menjalani masa pidana,” ujar Samad.
Selain memaparkan capaian program pembinaan, Kalapas juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Lapas Bandanaira sebagai satuan kerja yang berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan akses transportasi, kondisi geografis, serta sarana dan prasarana menjadi beberapa kendala yang memerlukan dukungan dan perhatian berbagai pihak agar pelaksanaan tugas Pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal.
Baca Juga
Menanggapi paparan tersebut, Sadiah Uluputty mengapresiasi keterbukaan jajaran Kanwil Ditjenpas Maluku dalam menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, berbagai masukan dari Kanwil maupun para Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi Pemasyarakatan dan kondisi sosial di Maluku.
“Seluruh aspirasi akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dan akan ditindaklanjuti di tingkat pusat sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan Pemasyarakatan,” tegas Sadiah.
Lebih lanjut, Saadiah berharap program pembinaan yang telah berjalan mampu memberikan perubahan perilaku bagi Warga Binaan sehingga tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Ia juga menyoroti bahwa meskipun jumlah Warga Binaan di Maluku termasuk tiga terendah secara nasional, dominasi kasus kekerasan seksual menjadi perhatian serius yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahannya.
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan jajaran Pemasyarakatan di daerah dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, adaptif, dan berdampak nyata bagi pembinaan serta reintegrasi sosial Warga Binaan. (Humas/LT)
