Fenomena anggota TNI dan Polri yang memamerkan senjata di media sosial belakangan ini menuai perhatian publik. Sebuah video yang menampilkan seorang anggota polisi tengah mengokang senjata dan berucap Pacar kamu ganteng? kaya? bisa gini enggak? viral di Twitter pada Januari 2025. Kemudian pada Maret 2025, video serupa dari anggota TNI memamerkan senjata api jenis Pindad G2 Combat kaliber 9×19 mm, dimana senajata tersebut merupakan senjata dinas militer dan tidak dapat dimiliki oleh masyarakat sipil. Kedua video tersebut mendapat respons beragam dari warganet, mulai dari keheranan hingga kritik tajam.
Mengapa TNI-POLRI Menjadi Ajang Pamer Gaya?
Tekanan Sosial dan Pengaruh Media Sosial. Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Siti Zunariyah, menilai bahwa perilaku pamer senjata dan jabatan ini merupakan dampak dari evolusi teknologi yang memberikan ruang bagi individu untuk menunjukkan identitas diri. Menurutnya, tindakan tersebut juga mencerminkan cara pandang materialis yang menempatkan segala sesuatu dengan ukuran materi, dan seragam adalah representasi atau simbol dari materi yang dimiliki seseorang.
Baca Juga
Kultur dan Mentalitas Institusi yang Masih Kuat. Banyak anggota TNI dan Polri yang tumbuh dalam kultur militeristik yang menekankan kedisiplinan, hierarki, dan loyalitas. Namun, dalam konteks sosial modern, hal ini dapat berisiko menjadi arogansi atau pamer kekuatan. Menurut Kompolnas, perubahan kultur dari militeristik ke humanis masih menjadi tantangan besar, dan teladan dari pimpinan sangat diperlukan untuk merubah perilaku anggota secara menyeluruh.
Kurangnya Pembinaan dan Teladan dari Pimpinan. Pembekalan mengenai etika profesi sering kali kurang diperhatikan. Padahal pembinaan etika profesi dan sosialisasi larangan hidup hedonisme untuk meningkatkan kesadaran anggota sangat penting dilaksanakan untuk menjaga citra institusi.
Jika menjadi TNI/Polri hanya ajang sebagai pamer gaya Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menanggapi bahwa tindakan memamerkan senjata oleh oknum TNI dan Polri tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.
Bagaimana Jika Fenomena Pamer Gaya TNI-POLRI Terus Dibiarkan?
Di era digitalisasi saat ini, setiap tindakan negatif, termasuk yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri, dapat dengan cepat tereskalasi dan merusak citra institusi secara keseluruhan. Tidak hanya institusi namun masyarakat juga merasakan dampak dari tindakan negatif dari tindakan tersebut.
Dr. Ridho Taqwa (Dosen Sosiologi Universitas Sriwijaya) menekankan bahwa pamer gaya oleh anggota Polri mencerminkan etika pribadi yang buruk. Ia menyebutkan bahwa hal ini bertentangan dengan empat dimensi etika yang seharusnya dijaga oleh seorang anggota polisi, yaitu kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Menurutnya, tindakan tersebut dapat memperburuk citra kelembagaan di mata masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit sehingga terjadilah ketimpangan sosial antara aparat dengan masyarakat.
Selain itu, fenomena pamer gaya juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat. Menurut Poengky Indarti (Komisioner Kompolnas), TNI dan Polri harus menjadi contoh teladan baik di tengah-tengah masyarakat. Ia menyebutkan bahwa masyarakat berharap Polri berubah menjadi lebih humanis dan menghormati HAM, serta menghapus budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, perubahan ini harus diawasi secara terus-menerus agar reformasi berjalan sesuai harapan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesadaran diri bagi anggota TNI dan Polri. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025, beliau mengingatkan bahwa TNI dan Polri harus selalu mawas diri, mengoreksi diri, menertibkan diri, dan menjaga disiplin. Beliau juga menekankan bahwa TNI dan Polri adalah tentara rakyat dan polisi rakyat, yang berarti mereka harus selalu berada di tengah-tengah rakyat dan membangun bersama rakyat.
Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa gaji dan perlengkapan anggota TNI dan Polri dibiayai oleh rakyat. Oleh karena itu, mereka harus selalu menjaga kedisiplinan dan tidak memamerkan seragam, senjata, dan gaya hidup mewah yang dapat menimbulkan kesan negatif di masyarakat .
Presiden juga menekankan bahwa pangkat yang disandang oleh anggota TNI dan Polri adalah penghormatan dari rakyat dan harus diartikan sebagai tanggung jawab untuk melindungi bangsa dan negara. Beliau berharap agar anggota TNI dan Polri selalu mengingat bahwa mereka diharapkan oleh rakyat dan diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar anggota TNI dan Polri tidak memamerkan atribut kedinasan atau gaya hidup mewah yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Penulis,
Farel Ardhan
5216
Politeknik Pengayoman Indonesia
