Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) memaparkan arah kerja perlindungan sosial setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut seluruh program berpijak pada Pasal 34 UUD 1945 dan dirangkum dalam konsep “Kerja Cepat Pasal 34”.
Paparan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Dua Tahun Kinerja Kementerian Sosial” di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Ini mandat konstitusinya,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026). Menurutnya, Presiden Prabowo selalu mengingatkan bahwa salah satu tugas Kemensos adalah membantu presiden menjalankan amanat tersebut.
Data Akurat, Bansos Tepat Sasaran
Gus Ipul mengatakan, presiden meminta semua program perlindungan sosial dimulai dari data yang akurat. Data itulah yang menentukan siapa penerima manfaat, sehingga bantuan sosial (bansos) sampai ke sasaran yang benar. Ia meringkasnya dalam satu kalimat: datanya akurat, bansosnya tepat sasaran.
Dalam paparan tahun lalu, Gus Ipul menjelaskan bahwa basis data tersebut adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lahir lewat Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Sebelumnya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing.
Baca Juga
Kurangi Pengeluaran, Naikkan Pendapatan
Ada dua pendekatan utama yang ditempuh untuk menyejahterakan keluarga miskin. Pertama, mengurangi beban pengeluaran lewat bansos dan subsidi sosial. Program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), sembako reguler, jaminan kesehatan, serta beasiswa bagi keluarga paling tidak mampu.
Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan sosial. Fokusnya ada tiga: meningkatkan keterampilan, memperkuat aset, dan memperluas akses. Bantuan, kata Gus Ipul, harus diikuti pemberdayaan yang terukur agar penerima tidak terus bergantung dan bisa “naik kelas”.
Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan
Selain dua pendekatan itu, pemerintah berupaya memutus kemiskinan antargenerasi lewat Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu yang digagas Presiden Prabowo. Gus Ipul menyebut sekolah ini dibuat untuk mencegah transmisi kemiskinan.
Sekolah Rakyat juga memiliki tiga fungsi, yakni edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Pada Oktober 2025, Gus Ipul menyebut program ini menampung sekitar 16.000 siswa dengan target 46.000 siswa pada tahun berikutnya. Kini Kemensos tengah menyiapkan peresmian gedung permanen Sekolah Rakyat.
Butuh Kolaborasi
Gus Ipul menegaskan Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Kerja Cepat Pasal 34, ujarnya, bukan sekadar rumusan kebijakan, melainkan kerangka kerja yang membutuhkan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program menjangkau warga yang membutuhkan.
Sebelumnya, pada Rabu (21/10), Gus Ipul bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono melaporkan capaian dua tahun Kemensos kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Laporan itu mencakup bansos, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
“Kami sudah dua tahun bekerja di bawah arahan penuh Bapak Presiden,” tutup Gus Ipul.
