Pemerintah dan Perumnas Perkuat Kolaborasi Hadirkan Hunian Layak dan Terjangkau di Tengah Kota
JAKARTA – Program penataan kawasan kumuh vertikal atau revitalisasi rumah susun (rusun) maupun pengembangan hunian subsidi di tengah kota dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan. Pengamat Infrastruktur dan Tata Kota, Yayat Supriatna menyebut rusun menghadirkan kualitas bangunan lebih baik, sanitasi optimal, air bersih memadai, dan pencahayaan yang lebih sehat.
“Rusun itu sangat penting dalam program revitalisasi kawasan kumuh lantaran memiliki kualitas bangunan yang lebih baik, sanitasi yang lebih optimal, air bersih yang cukup, lingkungan yang lebih sehat, pencahayaannya yang lebih bagus,” ujar Yayat di Jakarta, Jumat.
Yayat pun menyampaikan kondisi permukiman kumuh di Jakarta disebabkan berbagai faktor, yakni ketersediaan hunian terjangkau dan daya beli masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan hanya 56 persen penduduk di Jakarta yang memiliki rumah.
“Banyak yang bisanya tinggal di pinggiran (Jakarta). Hal ini membuat biaya transportasi menjadi lebih besar, bahkan hingga 30-40 persen pengeluarannya hanya untuk transportasi,” ucap Yayat.
Yayat menyebut revitalisasi rusun menjadi solusi paling realistis untuk kota-kota besar seperti Jakarta agar lebih tertata dan layak huni. Yayat mengatakan konsep ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mencontoh keberhasilan Singapura dalam pembangunan hunian vertikal.
“Hal itu sudah dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Singapura. Dimana beliau akan meniru Singapura dalam penyediaan perumahan itu. Artinya warga didorong untuk tinggal di rumah susun,” sambung Yayat.
Selain menata kawasan, Yayat menilai program revitalisasi & pengembangan hunian subsidi vertikal efektif menekan backlog perumahan dan mendukung target pemerintah menyediakan satu juta rumah perkotaan. Yayat menekankan pembangunan rumah susun menjadi langkah paling masuk akal untuk memenuhi kebutuhan hunian di kota besar yang lahannya terbatas.
“Solusi mengatasi backlog untuk kawasan perkotaan yang paling realistis adalah membangun rumah susun,” lanjutnya.
Ia juga mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan rumah susun agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Yayat menilai anggaran Jakarta yang mencapai Rp 17 triliun hingga Rp 18 triliun per tahun untuk bansos bisa digunakan untuk memprioritaskan warga pindah ke rumah susun.
Yayat menyampaikan program revitalisasi rusun ini harus menyasar generasi produktif berusia 25 sampai 40 tahun seperti gen-z dan milenial. Generasi tua dinilai lebih sulit diarahkan untuk tinggal di rumah susun karena faktor budaya dan kebiasaan.
“Kalau orang tua itu susah didorong pindah ke rusun. Makanya kelompok-kelompok usia produktif itu harus lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rumah susun,” ujar Yayat.
Menurutnya, transformasi ini bukan hanya merevitalisasi fisik rumah susun semata, tetapi juga menata ulang budaya masyarakat perkotaan. Yayat menilai perubahan pola pikir dan gaya hidup warga menjadi kunci agar Jakarta mampu bertransformasi menjadi kota kelas dunia.
“Jakarta tidak akan pernah jadi kota global kalau warganya tidak berubah,” ucap Yayat.
Yayat menyampaikan program revitalisasi rumah susun maupun pengembangan hunian vertikal subsidi tidak bisa dilepaskan dari peran vital Perumnas sebagai penyedia hunian masyarakat perkotaan. Yayat menilai Perumnas memiliki pengalaman panjang dalam membangun kawasan hunian terjangkau, seperti di Kota Depok dan Kota Bekasi.
“Sudahlah, urusan Rusunami beri bantuan kepada Perumnas melalui kerja sama Himbara agar bisa mengembalikan kejayaan Perumnas seperti era 70-an,” kata Yayat.
Menurut Yayat, revitalisasi rumah susun maupun pengembangan hunian vertikal subsidi yang sudah dimiliki Perumnas seperti di Klender atau Alonia Kemayoran harus segera dioptimalkan dan dikembangkan lebih lanjut. Ia menilai penambahan jumlah tower serta integrasi transportasi umum menjadi kunci agar kawasan rusun ini semakin diminati masyarakat.
“Itu tinggal dikembangkan lagi dengan menambah jumlah tower hingga mengintegrasikan dengan transportasi umum seperti kereta api atau Trans Jakarta,” ucap dia.
Senada dengan itu, Plt. Direktur Utama Perumnas, Tambok Setyawati, menegaskan komitmen Perumnas dalam mendukung percepatan program revitalisasi kawasan hunian serta pengembangan hunian subsidi vertikal di kawasan perkotaan. Menurutnya, proyek seperti Rusun Klender dan Alonia Kemayoran merupakan bukti nyata bahwa hunian subsidi yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap bisa diwujudkan di tengah kota.
“Perumnas terus berupaya menjadi garda terdepan dalam penyediaan hunian vertikal yang terintegrasi, modern, dan terjangkau, khususnya bagi MBR. Revitalisasi kawasan dan pengembangan hunian vertikal subsidi seperti Klender dan Alonia Kemayoran bukan hanya soal membangun fisik hunian highrise, tetapi juga menciptakan ekosistem hunian yang lebih manusiawi, produktif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda kota,” ujar Tambok.
Ia menambahkan bahwa Perumnas siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemda, dan lembaga keuangan untuk memperluas jangkauan program subsidi ini.
“Kami percaya bahwa kunci mewujudkan kota yang layak huni adalah sinergi lintas sektor, dan Perumnas siap memainkan peran strategis dalam misi tersebut. Seperti halnya yang dilakukan pada salah satu proyek kami di Alonia Kemayoran, dimana kami bekerjasama dengan PPKK Kemayoran untuk mengembangkan hunian vertikal subsidi bagi MBR” tegasnya.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Maruarar menekankan pentingnya Perumnas memiliki visi yang kuat dalam menjalankan program perumahan.
Di sisi lain, Yayat pun mendorong Perumnas untuk tampil lebih progresif dalam merancang desain hunian agar menarik generasi muda untuk nantinya menumbuhkan kepercayaan publik pada proyek-proyek hunian vertikal masa depan.
Yayat juga menekankan agar pendanaan program hunian subsidi tersebut dapat didukung oleh pemerintah sebagai bagian dari program strategis nasional. Yayat menilai ada peluang untuk memanfaatkan pendanaan, baik dari skema Danantara maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara, bagi calon pembeli rumah susun.
“Pemerintah sekarang juga sudah menyiapkan KUR lewat Himbara agar masyarakat bisa membeli hunian, ini harus dimanfaatkan oleh Perumnas,” ujar Yayat.
Sebagai pengembang BUMN, Perumnas terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian layak bagi masyarakat perkotaan, khususnya bagi MBR, melalui pengembangan hunian vertikal subsidi yang aksesibel, strategis, dan terintegrasi di tengah kota. Model hunian seperti ini diyakini menjadi kunci dalam menciptakan kota yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di pusat kota adalah hak semua warga. Perumnas hadir untuk menjawab tantangan itu, dengan membangun bukan sekadar tempat tinggal, tetapi ruang hidup yang bermartabat, sehat, dan terhubung dengan peluang ekonomi serta layanan publik”, tutup Tambok.
