Menteri Nusron Dampingi Presiden Prabowo Resmikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
Klaten – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, pada Senin (21/07/2025), meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Ia turut didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Jadi dari lemah, lemah, lemah, menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” tegas Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu masyarakat yang hadir secara daring dan luring.
Konsep gotong royong itu diwujudkan melalui kehadiran koperasi di seluruh pelosok tanah air. Kehadiran koperasi ini bukan sekadar simbolik, melainkan mencerminkan kemampuan negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang nyata dan merata bagi seluruh masyarakat. “Rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin, memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya,” terang Presiden Prabowo.
Peresmian kelembagaan KDMP ditandai dengan penekanan bel dan penandatanganan prasasti oleh Presiden RI, serta disaksikan langsung oleh para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Kehadiran Menteri Nusron dalam peresmian ini menunjukkan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa.
KDMP merupakan program yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang dimulai dari struktur pemerintahan paling bawah. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Kehadiran para menteri ini juga sebagai bentuk kolaborasi nyata membangun kemandirian desa,” pungkas Menteri Nusron. (GE/YZ)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
