TANGERANG – Perjalanan seseorang dalam menegakkan keadilan terkadang tidak hanya dibentuk oleh pendidikan dan pengalaman profesional, tetapi juga oleh nilai-nilai perjuangan yang diwariskan keluarga. Hal itulah yang menjadi bagian dari perjalanan Muhammad Akbari Ikhsan (Akbari), seorang advokat yang berdomisili di Kota Tangerang, Banten, dalam membangun Kantor Hukum Akbar Law.
Berawal dari Estafet Perjuangan Sang Ayah
Nilai-nilai keadilan sebenarnya bukan hal baru bagi seorang Muhammad Akbari Ikhsan. Sejak kecil, ia tumbuh menyaksikan langsung perjuangan ayahnya yang puluhan tahun mengabdikan diri membela masyarakat kecil melalui Lembaga Bantuan Hukum GP Jasmerah. Ayahnya dikenal berani menangani perkara-perkara rumit yang sering dihindari orang lain—mulai dari sengketa tanah yang merampas hak rakyat, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga keberanian melaporkan oknum-oknum penegak hukum yang nakal.
Dari sang ayah, ia belajar satu prinsip mendasar: hukum bukan sekadar profesi untuk mencari uang, melainkan alat untuk membela orang yang dizalimi.
Sempat Terjun ke Politik, Lalu Memilih Mundur
Memiliki minat besar untuk memperluas jangkauan pembelaannya, pada tahun 2019 Muhammad Akbari Ikhsan sempat mencoba jalur politik dengan menjadi calon anggota legislatif (caleg) melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Harapannya saat itu sederhana: ingin membawa manfaat dan perubahan yang lebih luas bagi masyarakat dari dalam sistem.
Namun, pengalaman di dunia politik justru membukakan matanya pada sebuah realitas penting. Ia menyadari bahwa ketika seorang penegak hukum terikat pada bendera atau kepentingan politik tertentu, ada risiko independensi dalam membela masyarakat akan tergadai.
Meski perolehan suara saat itu belum mengantarkannya ke kursi legislatif, keputusan tegas langsung diambilnya tak lama kemudian: ia memilih keluar dan melepaskan statusnya dari partai politik.
Alasannya sangat prinsipil: bantuan hukum dan edukasi bagi masyarakat tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan golongan mana pun. Baginya hukum harus berdiri murni, netral, dan objektif demi menegakkan kebenaran.
Mendirikan Akbar Law: Benteng Hukum yang Independen
Sepeninggal sang ayah, tanggung jawab besar itu jatuh ke pundaknya. Muhammad Akbari Ikhsan tidak memilih berhenti, melainkan melanjutkan estafet perjuangan tersebut. Ia tidak hanya menjaga keberlangsungan LBH GP Jasmerah untuk bantuan hukum gratis, tetapi juga mendirikan Kantor Hukum Akbar Law.
Berbekal pengalamannya di dunia legal corporate dan litigasi, ia membangun Akbar Law dengan prinsip dasar yang sangat kuat: Berani, Berintegritas, dan Progresif.
Prinsip independensi yang ia pegang teguh saat keluar dari politik kini menjadi “napas” utama di Akbar Law. Tim yang dipimpinnya diisi oleh advokat muda, mediator bersertifikat, rekonsiliator, hingga legal auditor yang siap mendampingi masyarakat maupun pelaku usaha—tanpa perlu takut pada intervensi politik atau tekanan dari pihak manapun.
Mengedukasi Masyarakat yang “Kehilangan Arah”
Bagi Akbari dan timnya, perjuangan tidak berhenti di dalam ruang sidang. Melalui media sosial dan dengan komentar-komentarnya, ia aktif memberikan edukasi hukum secara intuitif dan gratis kepada masyarakat luas.
“Banyak orang yang kehilangan arah saat menghadapi masalah hukum. Mereka takut salah langkah, tidak paham hak-haknya, dan bingung harus mengadu ke mana,” ungkapnya. Melalui platform edukasi, ia ingin masyarakat kembali paham dan berani menyuarakan hak-hak mereka di mata hukum.


















