SEMARANG – Di balik keputusan-keputusan besar pembangunan kota, ada pekerjaan yang jarang terlihat: berkas yang harus lengkap, data yang harus akurat, dan catatan rapat yang harus tersusun rapi. Pekerjaan itulah yang selama tiga bulan terakhir dijalani seorang mahasiswi Program Studi Manajemen Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) dalam program magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.
Bekal teori dari bangku kuliah bertemu dengan realitas ruang kerja pemerintahan yang punya iramanya sendiri. Setelah beberapa hari mengenal struktur organisasi dan pembagian tugas, penempatan di bidang kesekretariatan membawa mahasiswi ini ke titik tempat arus dokumen instansi bermuara. Dari sana terlihat bahwa urusan yang tampak sepele sering kali menentukan kelancaran urusan banyak orang.
Keseharian diisi dengan pemeriksaan format dokumen resmi, rekapitulasi tanda tangan dari seluruh bidang, serta penyusunan dan pengarsipan surat-menyurat dan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun 2025 dan 2026. Pekerjaan ini menuntut ketelitian. Satu berkas yang kurang lengkap atau terlambat sampai bisa menahan proses di instansi lain, sehingga pengantaran dokumen secara langsung ke Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKAD), Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPP), hingga Bank Jateng menjadi agenda yang kerap berulang.
Tanggung jawab bertambah seiring keterlibatan dalam pengelolaan data kepegawaian dan keuangan, mulai dari pengarsipan dan distribusi slip gaji serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), rekap absensi, hingga penginputan data gaji dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 ke dalam Excel. Karena sebagian berkas memuat data pegawai, kerahasiaan informasi harus dijaga sungguh-sungguh. Di sela-sela itu, pendataan inventaris barang milik daerah di ruang sekretariat dan gudang kantor turut menjadi bagian dari pekerjaan.
Namun, magang ini tidak berhenti di balik tumpukan berkas. Ruang-ruang rapat tempat arah pembangunan kota dibahas juga menjadi bagian dari pengalaman, mulai dari sosialisasi penetapan target Rencana Aksi Perangkat Daerah dan pengukuran kinerja melalui aplikasi SIPD-RI, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, hingga pembahasan Rancangan Perubahan RKPD 2026 di Gedung DPRD Kota Semarang. Rapat verifikasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), diskusi kelompok terarah (FGD) tentang pengembangan ekonomi syariah, serta kunjungan kerja Pemerintah Kota Banjar Baru dan Pemerintah Kota Banyuwangi ke Bappeda Semarang melengkapi daftar forum yang diikuti.
Baca Juga
Di forum-forum itu, peran yang dijalankan sederhana tetapi penting: merekap daftar hadir, mendokumentasikan kegiatan, dan menyusun notulensi. Dari kursi pencatat, tampak jelas bagaimana sebuah rencana pembangunan lahir dari koordinasi yang berlapis, antarbidang, antarinstansi, bahkan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Suasana kerja pun tidak melulu serius. Menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, ruangan kantor disulap dengan dekorasi bernuansa kemerdekaan. Pembukaan lomba gateball di Lapangan Sidodadi yang dihadiri Sekretaris Daerah, jalan sehat dan bakti sosial Jumat Berkah bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Bappeda, serta pendampingan kegiatan Dharma Wanita pada acara MTQ dan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Balai Kota Semarang ikut mewarnai hari-hari magang. Momen-momen itu memperlihatkan sisi lain instansi pemerintah, yakni kebersamaan yang menjaga ritme kerja tetap hidup.
Perjalanan magang ditinjau melalui monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing lapangan (DPL) kampus, disertai pertemuan dengan mentor magang di Bappeda. Di penghujung masa magang, administrasi penyelesaian magang pun dituntaskan.
Bagi mahasiswa Manajemen, pengalaman ini menjadi kesempatan melihat langsung bagaimana konsep perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dijalankan di lembaga pemerintah. Tiga hal yang paling menonjol dari pengalaman tersebut adalah ketelitian dalam menangani dokumen, kemampuan bekerja sama lintas unit, dan pemahaman tentang alur perencanaan pembangunan daerah.
