Banda Naira, INFO_PAS – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira laksanakan asesmen psikologi terhadap Warga Binaan sebagai langkah awal pelayanan kesehatan mental di lingkungan Pemasyarakatan, Rabu (21/1). Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan kondisi mental dan emosional Warga Binaan yang berasal dari latar belakang perkara yang beragam, mulai dari tindak pidana kriminal umum hingga kasus narkotika. Dengan pemetaan awal tersebut, petugas dapat menentukan bentuk pendampingan dan layanan kesehatan mental yang tepat bagi masing-masing individu.
‎Kepala Lapas Bandanaira, Abdul Samad Rumuar, menegaskan asesmen psikologi merupakan bagian integral dari sistem pembinaan di Lapas.
‎”Pembinaan di Lapas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan disiplin, tetapi juga kesehatan mental. Dengan asesmen psikologi sejak awal, pembinaan dapat berjalan lebih tepat sasaran, manusiawi, dan berkelanjutan,” tegasnya.
‎Pelaksanaan asesmen dipimpin oleh Khoirotul Hidayah, peserta magang Kementerian Ketenagakerjaan Batch III yang merupakan lulusan Strata Satu Jurusan Psikologi Universitas Semarang bersama lima peserta magang lainnya dengan jurusan yang sama dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Baca Juga
‎Dalam pelaksanaannya, Warga Binaan diberikan sejumlah pertanyaan psikologi yang disusun secara objektif dan terukur. Proses asesmen dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan humanis agar peserta merasa nyaman serta mampu memberikan gambaran kondisi psikologis yang sebenarnya.
‎Khoirotul menjelaskan, asesmen psikologi sejak awal memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan mental di Lapas.
‎”Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis awal Warga Binaan, sehingga kami dapat memberikan pendampingan dan pelayanan kesehatan mental yang sesuai,” terangnya.
‎Selama kegiatan berlangsung, Warga Binaan mengikuti asesmen dengan tertib dan kooperatif. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif, mencerminkan komitmen Lapas Bandanaira dalam memberikan pelayanan kesehatan mental yang layak serta pembinaan yang bermartabat bagi setiap Warga Binaan tanpa memandang latar belakang perkara. (Humas/LT)
‎
