Bengkulu – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono, didampingi Kepala Urusan Umum Andika Saputra serta Operator Barang Milik Negara (BMN), mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (12/06), dari Ruang Rapat Lapas Kelas IIA Bengkulu.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Rapat diikuti oleh satuan kerja terkait dan menjadi forum koordinasi untuk memastikan setiap rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti secara tepat, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, peserta mendapatkan arahan serta penjelasan teknis mengenai langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan. Selain itu, dilakukan pula pembahasan terkait progres pelaksanaan rekomendasi, kendala yang dihadapi di lapangan, serta strategi percepatan penyelesaiannya agar target tindak lanjut dapat tercapai secara optimal.
Kepala Lapas Kelas IIA Bengkulu, Julianto Budhi Prasetyono, menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, setiap rekomendasi yang diberikan harus menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara dan administrasi keuangan.
“Melalui kegiatan ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Lapas Bengkulu berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya pengelolaan BMN yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Julianto.
Baca Juga
Partisipasi aktif Lapas Kelas IIA Bengkulu dalam rapat tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antarunit kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara. Langkah ini juga sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemasyarakatan.
