Palembang, 03 Februari 2025– Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta,S.H akhirnya angkat bicara terkait rencana pembukaan Menara Ampera sebagai destinasi wisata baru di kota ini. Saat dimintai tanggapan oleh media, ia menyampaikan sikapnya dengan nada skeptis dan menekankan pentingnya kajian yang menyeluruh sebelum menara tersebut dioperasikan.
“Segala sesuatu harus melalui kajian yang komprehensif. Urgensinya di mana? Dampaknya seperti apa? Apakah benar Menara Ampera akan menarik wisatawan dalam jumlah besar?” ujar Rubi.
Ia menilai bahwa selama ini Menara Ampera lebih sering digunakan sebagai ajang selebrasi dan konten media sosial oleh segelintir orang, bukan sebagai objek wisata yang benar-benar menarik minat publik secara luas. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan aspek keamanan dan kelayakan fasilitas sebelum membuka akses bagi masyarakat umum.
Baca Juga
“Keamanan harus dikaji serius. Jika listrik mati, bagaimana antisipasinya? Di mana tangga daruratnya? Setiap fasilitas seperti lift atau sejenisnya harus memiliki tangga darurat yang layak dan berfungsi dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya legalitas dan perizinan yang harus diurus dengan benar. “Ini menyangkut fasilitas untuk masyarakat banyak dan juga nama baik Kota Palembang. Pemerintah harus memberikan contoh yang baik dengan memastikan segala aspek perizinan dan keamanan terpenuhi sebelum pengoperasian,” katanya.
Rubi juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya terpaku pada Menara Ampera, melainkan juga mempertimbangkan pengembangan destinasi wisata lain di sepanjang Sungai Musi. Ia menyoroti kondisi keamanan di sekitar Jembatan Ampera yang hingga kini masih menjadi sorotan, terutama karena sering dijadikan tempat aksi bunuh diri.
“Bukannya menjadi ikon wisata yang aman dan nyaman, Jembatan Ampera justru sering dikaitkan dengan peristiwa tragis. Apakah kita pernah melihat ada petugas yang selalu berjaga di sana untuk melayani wisatawan? Justru banyak laporan wisatawan merasa tidak aman karena parkir di sekitar area itu tidak tertata dengan baik,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar pemerintah lebih dulu menata area parkir di bawah dan sekitar jembatan, serta memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme yang meresahkan pengunjung.
“Negara tidak boleh kalah dengan praktik semacam itu. Sebelum Menara Ampera dibuka, kajian yang menyeluruh harus benar-benar dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas,” tutup Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang. (Restu)
