Pelataran, Bangkok, (29/10/2026) — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Nugroho Sulistyo Budi, meraih penghargaan kategori Outstanding Leadership dalam ajang ACRA Award yang diselenggarakan pada rangkaian kegiatan 3rd ASEAN-Japan Cybersecurity Community Alliance (AJCCA) Conference di Thailand, Kamis (29/10/2026). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, dedikasi, serta kontribusinya dalam mendorong berbagai inisiatif inovatif untuk memperkuat ekosistem keamanan siber, baik di tingkat nasional maupun regional.
Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kepemimpinan strategis dalam menghadapi dinamika ancaman siber yang terus berkembang seiring dengan pesatnya transformasi digital. Melalui berbagai inisiatif penguatan keamanan siber, kepemimpinan di sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem perlindungan digital yang adaptif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kesiapan menghadapi risiko teknologi yang semakin kompleks. Pemberian penghargaan kepada Kepala BSSN tersebut sekaligus menempatkan isu kepemimpinan dan kolaborasi sebagai bagian penting dalam agenda penguatan ketahanan siber kawasan.
Selain menerima penghargaan, Nugroho Sulistyo Budi juga menyampaikan pidato utama atau keynote speech bertajuk “The Silent Threat: Cyber Dominance in the Age of Agentic AI”. Dalam paparannya, ia menyoroti perkembangan Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI), yaitu teknologi kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan menjalankan tugas dan mengambil tindakan berdasarkan tujuan tertentu dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Perkembangan ini menghadirkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan sistem digital, tetapi sekaligus memunculkan tantangan baru yang perlu diantisipasi melalui pendekatan keamanan siber yang menyeluruh.
Nugroho menjelaskan bahwa kecerdasan buatan saat ini memiliki karakter multidimensi dalam lanskap keamanan siber. Teknologi AI tidak lagi hanya berperan sebagai alat pertahanan atau shield untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman digital. Pada saat yang sama, sistem AI juga dapat menjadi sasaran serangan atau target, terutama ketika kerentanan pada model, data, maupun infrastruktur pendukungnya dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, AI berpotensi digunakan sebagai instrumen serangan atau weapon oleh aktor ancaman untuk mendukung aktivitas berbahaya di ruang digital.
Ketiga posisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI dalam keamanan siber perlu disertai pemahaman terhadap risiko yang muncul dari berbagai sisi. Di satu sisi, AI dapat membantu memperkuat kemampuan pertahanan melalui otomatisasi dan analisis ancaman. Di sisi lain, ketergantungan terhadap teknologi tersebut dapat membuka celah baru apabila sistem tidak dirancang dengan perlindungan yang memadai. Risiko juga dapat meningkat ketika kemampuan AI dimanfaatkan untuk mempercepat, memperluas, atau menyempurnakan aktivitas serangan siber. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan teknologi AI perlu mempertimbangkan aspek keamanan sejak tahap perencanaan hingga implementasi dan pengawasan.
“Untuk mengantisipasi risiko tersebut, diperlukan penguatan tata kelola AI, penerapan prinsip Security by Design, serta pengelolaan risiko secara proaktif guna membangun ekosistem digital yang aman dan tangguh,” ujar Nugroho dalam paparannya.
Penerapan prinsip Security by Design menempatkan keamanan sebagai bagian mendasar dalam proses perancangan dan pengembangan sistem, bukan sekadar pelengkap yang ditambahkan setelah teknologi digunakan. Pendekatan ini perlu didukung tata kelola AI yang jelas, mekanisme pengawasan yang memadai, serta identifikasi dan mitigasi risiko secara berkelanjutan. Melalui langkah tersebut, potensi kerentanan dapat diantisipasi sejak awal, sementara pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan tetap diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggaraan pemerintahan secara aman.
Dalam forum tersebut, Kepala BSSN juga menekankan pentingnya tiga pilar kerja sama regional, yakni Collaboration (kolaborasi), Capacity (kapasitas), dan Connectivity (konektivitas), sebagai landasan untuk menghadapi ancaman siber yang melintasi batas negara. Ketiga pilar ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ketahanan digital kawasan. Kolaborasi diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarnegara, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia serta kemampuan teknis, sedangkan konektivitas mendukung keterhubungan dan komunikasi yang lebih efektif di antara para pemangku kepentingan.
Penguatan ketiga pilar tersebut dinilai relevan karena ancaman siber tidak selalu terbatas pada wilayah yurisdiksi satu negara. Insiden yang terjadi pada suatu sistem dapat menimbulkan dampak terhadap jaringan, layanan, maupun infrastruktur digital yang terhubung dengan negara lain. Kondisi ini menuntut setiap negara untuk meningkatkan kesiapan nasional sekaligus membangun mekanisme kerja sama lintas batas yang memungkinkan informasi mengenai ancaman, kerentanan, dan pola serangan dapat ditangani secara lebih terkoordinasi. Dalam konteks tersebut, sinergi antara negara-negara ASEAN dan Jepang menjadi salah satu unsur penting dalam memperkuat kemampuan kawasan menghadapi risiko keamanan siber.
“Cyber threats know no borders. Resilience must be built together,” tegas Nugroho. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ancaman siber tidak mengenal batas negara sehingga ketahanan digital perlu dibangun melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Upaya menciptakan ruang digital yang aman, tepercaya, dan tangguh membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah dan lembaga keamanan siber hingga industri, akademisi, serta praktisi teknologi. Keselarasan langkah dan pertukaran pengetahuan di antara para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman yang terus berubah.
Partisipasi aktif Indonesia dalam 3rd ASEAN-Japan Cybersecurity Community Alliance Conference tahun ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan BSSN untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan siber di tingkat regional. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Agentic AI, menjadi salah satu perhatian penting karena menghadirkan perubahan terhadap pola ancaman dan kebutuhan perlindungan sistem digital. Melalui keterlibatan dalam forum tersebut, Indonesia mengambil bagian dalam pembahasan mengenai pendekatan strategis untuk mengantisipasi risiko keamanan yang muncul seiring meningkatnya adopsi AI, termasuk melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan kerja sama lintas negara.
Sebagai informasi, AJCCA Conference merupakan forum tahunan lintas negara yang mempertemukan perwakilan badan keamanan siber, kementerian terkait, asosiasi industri, akademisi, serta praktisi dari negara-negara anggota ASEAN dan Jepang. Forum ini menjadi wadah untuk bertukar pengetahuan, membahas perkembangan ancaman digital, serta merumuskan solusi strategis dalam menghadapi tantangan keamanan siber di kawasan. Melalui pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun pendekatan bersama yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan ruang digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Penganugerahan Outstanding Leadership kepada Kepala BSSN dan penyampaian pidato utama mengenai ancaman siber pada era Agentic AI menjadi dua agenda penting dalam partisipasi Indonesia pada konferensi tersebut. Keduanya berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinan, tata kelola teknologi, serta kolaborasi regional dalam menghadapi risiko digital yang semakin kompleks. Penguatan keamanan siber memerlukan kesiapan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia, sekaligus komitmen bersama untuk membangun ekosistem digital yang mampu beradaptasi terhadap perubahan serta menjaga kepercayaan di tingkat nasional maupun internasional.
Baca Juga
