Tanjung Balai Karimun – Di tengah pelaksanaan program digitalisasi parkir di Kabupaten Karimun, muncul berbagai pendapat dari masyarakat. Salah satunya adalah pandangan bahwa “Karimun belum siap non-tunai”, terutama karena kebiasaan masyarakat yang masih dominan menggunakan uang tunai dalam aktivitas harian.
Namun, penting untuk dipahami bahwa digitalisasi parkir tidak berarti sepenuhnya meninggalkan tunai. Justru, digitalisasi adalah soal sistem dan pencatatan — bukan hanya metode bayar.
“Non-tunai adalah salah satu opsi dalam ekosistem digitalisasi, bukan syarat mutlak. Di Karimun, kami menerapkan sistem hybrid: bisa tunai maupun non-tunai, tapi semua tercatat dalam sistem pusat,” ujar Theodorus, Branch Manager PT MSM Parking, Selasa (22/7/2025).
Apa Bedanya Digitalisasi dan Non-Tunai?
Digitalisasi parkir mencakup seluruh proses manajemen parkir secara digital: dari pencatatan kendaraan, lokasi, waktu parkir, identitas petugas, hingga laporan pendapatan ke pemerintah. Sedangkan non-tunai hanyalah salah satu bentuk metode pembayaran yang digunakan masyarakat — seperti QRIS, debit, atau e-wallet.
“Selama data parkir tercatat secara digital, entah dibayar tunai atau non-tunai, maka sistemnya sudah digital. Ini penting dipahami agar masyarakat tidak terjebak dalam pemahaman sempit bahwa ‘kalau masih bayar cash berarti belum digital’,” tambah Theodorus.
Kenapa Tunai Masih Diperbolehkan di Karimun?
Sebagai daerah kepulauan yang beragam secara sosial dan ekonomi, Pemkab Karimun dan PT MSM sadar bahwa tidak semua warga langsung siap dengan sistem pembayaran non-tunai.
“Kami tidak memaksakan. Kami menyesuaikan. Justru kami ingin agar digitalisasi berjalan inklusif dan bertahap, bukan elitis,” kata Theodorus. “Petugas parkir kami menerima uang tunai, tapi mereka wajib input data kendaraan dan nominal ke aplikasi. Jadi tetap transparan.”
Target Jangka Panjang: Non-Tunai sebagai Budaya
Meski tunai masih dominan, PT MSM tetap menyediakan infrastruktur untuk pembayaran non-tunai: dari barcode QRIS, signage edukasi, hingga pelatihan petugas.
“Target kami bukan sekadar digitalisasi parkir, tapi juga mendorong masyarakat Karimun menuju ekonomi digital secara menyeluruh — termasuk dalam sektor kecil seperti parkir,” ujar staf Dinas Perhubungan Karimun.
Program ini juga akan diikuti oleh kampanye literasi keuangan, penyediaan akses ke e-wallet, dan kerja sama dengan bank atau fintech lokal.
Baca Juga
Kesimpulan: Jangan Takut Digital, Tidak Harus Langsung Non-Tunai
Digitalisasi bukan berarti harus langsung cashless total. Karimun sedang menuju ke sana, tapi dengan pendekatan realistis, bertahap, dan memberdayakan masyarakat lokal.
“Yang penting bukan cepat atau lambat, tapi siap dan berproses bersama. Karimun akan sampai ke sana,” pungkas Theodorus
