SUKOHARJO – Atmosfer politik menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini mengundang reaksi keras dari Yoyok Eko Suranto, selaku Ketua Forum Milenial Militan Sukoharjo. Ia secara blak-blakan memberikan peringatan tajam mengenai potensi perpecahan yang mengancam keutuhan tatanan sosial di tingkat akar rumput jika tidak ada langkah antisipasi yang serius dari hulu ke hilir.
Dalam pemaparannya yang analitis, Yoyok menggugat kesadaran publik dan para pemangku kebijakan. Ia membedah realitas bahwa dinamika politik desa memiliki tingkat kerawanan yang jauh lebih sensitif jika dibandingkan dengan kontestasi politik di tingkat regional maupun nasional.
“Jangan samakan Pilkades dengan Pilkada atau Pilpres. Di level desa, sentimennya sangat personal. Ada kedekatan emosional, ikatan kekerabatan, dan persinggungan sosial sehari-hari antarwarga pendukung calon kepala desa yang seringkali memicu eskalasi ketegangan. Tanpa adanya mitigasi dan edukasi yang terukur, perbedaan pilihan politik ini sangat berpotensi merusak kohesi sosial dan mencederai kerukunan warga yang selama ini telah terbangun harmonis,” tegas Yoyok melontarkan analisanya.
Aktivis pergerakan pemuda ini juga menyoroti kotornya praktik demokrasi yang masih kerap menyusup di tengah masyarakat desa. Ia mengecam keras ancaman penyebaran disinformasi (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), kampanye hitam (black campaign), hingga menjamurnya praktik politik uang (money politics). Menurutnya, instrumen-instrumen culas tersebut adalah “senjata pemusnah massal” bagi persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan di ruang lingkup desa.
Lebih tajam lagi, Yoyok melayangkan kritik kepada berbagai elemen yang dinilai kerap abai dan saling lempar tanggung jawab saat percikan konflik mulai muncul. Ia menegaskan bahwa upaya menjaga kondusifitas daerah mutlak tidak dapat hanya dibebankan pada pundak aparat keamanan maupun pemerintah daerah saja.
Baca Juga
“Ini adalah tanggung jawab kolektif! Diperlukan sebuah sinergitas lintas sektoral yang solid antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara pemilu (KPUD dan Bawaslu), serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok tani, hingga organisasi non-pemerintah (LSM),” paparnya dengan nada keras.
Sebagai penutup, Yoyok melontarkan tantangan moral yang menohok bagi generasi sebayanya. Ia menuntut agar pemuda berhenti bersikap apatis dan sekadar menjadi penonton. Sebagai agen perubahan (agent of change), pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk hadir sebagai katalisator kedamaian. Ia mendesak generasi milenial untuk turun tangan sebagai agen perdamaian (agent of peace) yang proaktif mengawal kondusifitas wilayah desanya masing-masing.
“Kita harus mengawal proses ini agar berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Ini adalah syarat mutlak, selaras dengan cita-cita besar perwujudan visi ‘Sukoharjo Makmur’. Jangan biarkan desa kita hancur berantakan hanya karena ambisi politik kekuasaan sesaat!” tutup Yoyok.
