Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diukur tidak hanya dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat transparansi anggaran sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/10). Melalui kegiatan bertajuk Jakarta Budget Talks, Pemprov DKI Jakarta memaparkan kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan ekonomi, serta capaian berbagai program pembangunan.
“APBD bukan semata-mata soal angka, berapa besar yang ditetapkan dan bagaimana pengeluarannya. Yang paling penting adalah apakah layanan publik di Jakarta menjadi semakin baik, kegiatan ekonominya semakin baik dan transparan, serta pembangunannya menjawab kebutuhan warga,” ujar Gubernur Pramono.
Hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp34,58 triliun, meningkat 1,59 persen secara tahunan.
Untuk menjaga kinerja anggaran hingga akhir tahun, Gubernur Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program dan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas pelaksanaan serta akuntabilitas belanja.
“Saya secara khusus telah meminta perangkat daerah untuk segera menyelesaikan kegiatan sehingga tidak menumpuk di ujung tahun. Persiapan harus dilakukan lebih awal agar pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik,” tegasnya.
Perkuat Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi
Pemprov DKI Jakarta terus mengarahkan belanja daerah untuk mendukung pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur. Hingga Triwulan III 2026, realisasi program peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari anggaran Rp9,27 triliun, sedangkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari Rp7,93 triliun.
Di bidang perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program tersebut mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta layanan rehabilitasi sosial.
Sementara itu, realisasi program peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Dukungan tersebut mencakup pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Peningkatan layanan transportasi tercermin dari jumlah penumpang ketiga moda tersebut yang mencapai 368,4 juta hingga September 2026, naik 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Cakupan layanan angkutan umum Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Penguatan konektivitas terus dilakukan melalui pengembangan transportasi massal, termasuk LRT Jakarta lintas Velodrome–Manggarai yang diresmikan pada September 2026.
Gubernur Pramono juga menyampaikan rencana perluasan penerima manfaat transportasi publik gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.
Ekonomi Jakarta Tumbuh, Inflasi Terjaga
Di tengah pelaksanaan APBD, perekonomian Jakarta menunjukkan perkembangan positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Sektor konstruksi menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi, sementara Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 berada di level 150, yang menunjukkan optimisme masyarakat.
“Pertumbuhan ini ditopang berbagai lapangan usaha. Saya berharap sektor konstruksi semakin tumbuh karena menunjukkan geliat ekonomi dan optimisme di Jakarta semakin baik,” ujar Gubernur Pramono.
Stabilitas harga juga terus dijaga. Pada September 2026, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Baca Juga
Pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah tersebut antara lain diwujudkan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, serta penguatan distribusi pangan.
Selain menjaga stabilitas harga, Pemprov DKI Jakarta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional. Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung, sedangkan Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan keterlibatan 104 pusat perbelanjaan.
Gubernur Pramono menilai kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi bagi sektor perdagangan, pariwisata, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jakarta sekarang menjadi episentrum event di Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini kami fasilitasi karena dampak berganda ekonominya luar biasa,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga terus mendukung penyelenggaraan berbagai agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24–25 Oktober 2026, untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan daya tarik Jakarta sebagai kota tujuan kegiatan berskala besar.
Kemiskinan Turun, Akses Kerja Diperluas
Pada aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jakarta pada Maret 2026 turun menjadi 3,96 persen, berkurang 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat 5,79 persen, turun 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 66,05 persen atau meningkat 0,57 poin persentase.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, kegiatan bursa kerja melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
Di bidang pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen target indikator SDGs yang dinilai telah tercapai.
Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga meningkat dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.
Gubernur Pramono menegaskan, berbagai capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, transparansi anggaran dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia turut mengapresiasi dukungan DPRD DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan Jakarta.
“Kepercayaan publik menjadi penopang utama untuk memudahkan pembangunan di Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus kita jaga agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi warga,” pungkasnya.
