Menangani krisis sektor informal dengan hanya mengandalkan bansos ibarat mengobati penyakit kronis hanya dengan obat pereda nyeri. Bantuan tunai memang meredakan dampak seketika, tetapi tidak pernah menyelesaikan akar masalah rentannya posisi pekerja harian. Sudah saatnya pendekatan intervensi bergeser dari sekadar jaring pengaman jangka pendek menuju perencanaan sosial (social planning) yang terintegrasi.
Pedagang kaki lima, buruh harian, dan pengemudi transportasi online selalu menjadi kelompok yang paling cepat terkena dampak ketika krisis ekonomi atau inflasi melonjak. Ironisnya, saat situasi mulai membaik, mereka justru menjadi kelompok yang paling lambat untuk pulih kembali.
Selama ini, pemerintah dan lembaga sosial kerap mengandalkan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) tunai secara mendadak. Bantuan uang tunai memang sangat menolong untuk membeli beras atau kebutuhan harian selama beberapa hari. Namun, begitu uangnya habis, para pekerja informal ini kembali bingung karena modal usahanya sudah tergerus habis. Bantuan sepotong-sepotong seperti ini tidak pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah.
Di sinilah praktik perencanaan sosial (social planning) hadir. Sebagai skema intervensi sosial tingkat makro, perencanaan sosial merancang langkah-langkah nyata agar bantuan darurat bisa diubah menjadi pemulihan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Mengapa Bantuan Uang Tunai Saja Tidak Cukup?
Sebelum membuat program baru, perencana sosial biasanya melihat dulu apa yang menyebabkan bantuan cara lama sering kali kurang efektif di lapangan:
Pendataan yang Meleset: Pendataan dari atas (top-down) sering kali tidak fleksibel. Akibatnya, banyak pekerja informal yang mobilitasnya tinggi justru terlewat dan tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
Menimbulkan Ketergantungan: Memberikan uang tunai tanpa diimbangi pelatihan pendampingan hanya menyelesaikan masalah untuk sementara. Ketika krisis berikutnya datang, mereka akan kembali terpuruk dari nol.
4 Langkah Perencanaan Sosial yang Sangat Berdampak
Untuk membangun kembali ekonomi pekerja informal secara matang, perencanaan sosial menjalankan empat tahapan terstruktur:
Turun Langsung dan Dengar Warga: Perencana sosial tidak bekerja berdasarkan asumsi di balik meja. Mereka turun langsung bekerjasama dengan pengurus RT/RW, serikat buruh, atau asosiasi pedagang lokal untuk mencari tahu kondisi sebenarny, mulai dari seberapa besar penurunan pendapatan mereka, seberapa dalam terjerat rentenir, dan modal apa yang masih tersisa.
Bikin Program Bertahap:
Tahap Awal (Penyelamatan): Penyaluran bantuan tunai bersyarat untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi, sehingga mereka tidak perlu menjual alat atau modal usahanya.
Tahap Kedua (Pemberdayaan): Pembekalan pelatihan praktis, mulai dari cara mengelola keuangan usaha kecil, memisahkan uang pribadi dan modal, hingga memanfaatkan teknologi untuk pemasaran digital sederhana.Â
Tahap Ketiga (Kemandirian): Menghubungkan kelompok pedagang atau pekerja informal ke bank resmi atau koperasi lokal agar mereka bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga yang aman dan terjangkau.
Kolaborasi Banyak Pihak (Multi-Stakeholder): Masalah ekonomi warga tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Perencana sosial bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan Dinas Sosial, Dinas UMKM, perbankan, hingga LSM dan organisasi lokal agar dapat bergerak bersama sesuai kapasitas masing-masing.
Pantau Hasil Nyatanya: Program tidak dianggap selesai hanya karena bantuan sudah dibagikan. Perencana sosial akan terus memantau apakah pendapatan warga mulai kembali stabil, terbebas dari utang rentenir, dan mulai memiliki tabungan sendiri.
Efektivitas perencanaan sosial ini sangat bergantung pada intervensi praktik pekerjaan sosial makro yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pekerja sosial berperan memfasilitasi pendataan berbasis komunitas (bottom-up) bersama paguyuban pedagang maupun himpunan pengemudi ojek online. Pendekatan partisipatif yang dibarengi pelatihan literasi keuangan ini memastikan masyarakat informal tidak sekadar menerima bantuan sesaat, melainkan terbangun kapasitasnya untuk mandiri.
Bergerak Menuju Pemulihan yang Berkelanjutan
Membantu masyarakat kecil bukanlah sekadar urusan rasa iba atau kegiatan berbagi bantuan secara instan, melainkan bagaimana kita merancang sistem yang adil, rasional, dan memandirikan. Melalui praktik perencanaan sosial yang matang—mulai dari pendataan yang presisi, penguatan kapasitas, hingga sinergi lintas sektor—kita dapat memastikan pekerja sektor informal tidak hanya sekadar bertahan di tengah krisis, tetapi juga mampu bangkit dan memiliki kepastian masa depan yang lebih kokoh.
(Sumber Foto : https://ugm.ac.id/id/berita/pekerja-informal-ri-masih-tinggi-ekonom-ugm-sebut-cermin-tingkat-kemiskinan-struktural/)
Tulisan ini dipublikasikan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Praktik Perencanaan Kessos, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Nama : Regina Sifra
Dosen Pengampu : Dr. Hairani Siregar S.Sos., M.SP.
























