Ternate – Dalam rangka memperkuat sinergi serta meningkatkan pemahaman terhadap tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Bendahara dan Operator Bidang Keuangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) sekaligus Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah Tahun 2026, Kamis (06/08).
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif dan diskusi pertukaran opini secara partisipasif antara penyelenggara pelayanan publik dan para pengguna layanan. Langkah ini diambil guna menyelaraskan kemampuan organisasi penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi aktual di lingkungan organisasi.
Selain FKP, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mendalam mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi, pembaruan informasi, sekaligus menjawab berbagai kendala dan pertanyaan teknis terkait pengelolaan pajak instansi pemerintah.
Secara terpisah, Kalapas Ternate, Faozul Ansori, memberikan apresiasi penuh atas keikutsertaan tim keuangan Lapas Ternate dalam forum strategis ini.
“Keikutsertaan jajaran keuangan kami dalam FKP dan sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen Lapas Ternate untuk terus menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Pemahaman yang komprehensif terkait regulasi perpajakan sangat penting agar seluruh tata kelola keuangan di lingkungan Lapas Ternate senantiasa taat hukum dan transparan,” ujar Faozul Ansori.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Lapas Ternate, Taufik Hadinoto, menekankan pentingnya peran operator dan bendahara dalam menerapkan hasil dari sosialisasi tersebut di lingkungan kerja.
“Melalui ruang dialog di FKP, bendahara serta operator kami mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dan tepat sasaran. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap transaksi serta pemenuhan kewajiban perpajakan di lingkungan Lapas Ternate terkelola secara presisi dan tertib administrasi” ungkap Taufik Hadinoto.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Lapas Ternate terus berkomitmen untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
