Karimun, 12 Juli 2025 – Sebagai bagian dari komitmen strategis dalam membangun sistem parkir yang modern, transparan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), PT MSM Tiga Matra Satria telah menyetorkan dana sebesar Rp 100 juta ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Karimun. Setoran ini dilakukan sesaat setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan Bupati Karimun, H. Iskandarsyah.
Setoran senilai Rp 100 juta ini bukanlah sekadar administrasi awal, melainkan bukti kesungguhan perusahaan dalam mendukung program pemerintah daerah untuk menata ulang sektor perparkiran, yang selama ini dinilai masih belum optimal dalam menyumbang PAD.
🤝 Kerja Sama Tanpa Bebani APBD, Komitmen Swasta Bangun Infrastruktur
Dalam pernyataan resminya, Bupati Karimun H. Iskandarsyah menegaskan bahwa kerja sama ini tidak menggunakan dana APBD. Seluruh pendanaan bersumber dari investasi swasta yang disiapkan oleh PT MSM, dengan total nilai investasi tahap awal mencapai Rp 2,2 miliar.
“Kita butuh mitra yang memiliki komitmen nyata, bukan sekadar janji. PT MSM Tiga Matra Satria menunjukkan keseriusannya dengan langsung menyetorkan Rp 100 juta ke kas daerah. Ini bukan sekadar simbol, ini adalah bentuk nyata bahwa kita melangkah menuju tata kelola yang lebih baik,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Karimun menekankan bahwa pengelolaan parkir akan berbasis sistem digitalisasi menyeluruh, mencakup pemasangan perangkat barrier gate otomatis, ticket dispenser digital, kamera CCTV, sensor kendaraan, dan sistem pelaporan real-time yang bisa diakses langsung oleh Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah.
📈 Target Peningkatan PAD dan Efisiensi Sistem
Selama ini, PAD dari sektor parkir di Karimun hanya berkisar antara Rp 300–400 juta per tahun. Dengan sistem yang dibangun PT MSM, Pemkab menargetkan lonjakan PAD menjadi lebih dari Rp 1 miliar per tahun, sekaligus menekan potensi kebocoran retribusi yang kerap terjadi pada sistem konvensional.
Seluruh transaksi parkir akan terekam secara otomatis dan transparan, menghilangkan praktik parkir liar dan pungutan tanpa bukti resmi.
📊 Skema Bagi Hasil Bertahap dan Jangka Panjang
Bentuk kerja sama ini diatur melalui skema bagi hasil sebagai berikut:
Tahun ke-1 s.d. ke-3: Pemkab menerima 30% dari total pendapatan parkir.
Tahun ke-4: Pemkab menerima 35%.
Tahun ke-5 dan seterusnya: Pemkab memperoleh 40%.
Dengan skema ini, diharapkan adanya kemitraan jangka panjang yang adil dan berkelanjutan, di mana Pemkab mendapatkan pendapatan signifikan tanpa harus mengeluarkan belanja modal (CapEx) dari APBD.
Baca Juga
👥 Pemberdayaan Juru Parkir Lokal dan Sosialisasi Masyarakat
Dalam pelaksanaan di lapangan, PT MSM tidak akan menghilangkan peran juru parkir (jukir) yang selama ini bekerja. Sebaliknya, perusahaan akan melakukan pemberdayaan dan pelatihan jukir untuk mengikuti sistem digital yang akan diterapkan.
“Kami tidak menggusur, tapi menata. Jukir yang selama ini ada akan tetap kami libatkan, dengan sistem pembagian yang adil dan pelatihan agar mereka siap bekerja dalam sistem modern,” ungkap perwakilan Direksi PT MSM.
Sementara itu, Pemkab bersama PT MSM juga akan melakukan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat, termasuk pemasangan papan informasi tarif parkir resmi, edukasi pembayaran digital, dan jalur pengaduan apabila terjadi penyimpangan.
🌐 Tentang PT MSM Tiga Matra Satria
PT MSM Tiga Matra Satria adalah perusahaan penyedia sistem parkir otomatis, kontrol akses, dan solusi transportasi cerdas yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Bali, Makassar, dan beberapa area pelabuhan dan bandara.
Perusahaan ini dikenal memiliki reputasi baik dalam membangun sistem tanpa dana APBD, dengan teknologi lokal yang disesuaikan kebutuhan pemerintah daerah.
💬 Penutup
Kerja sama antara Pemkab Karimun dan PT MSM Tiga Matra Satria diharapkan menjadi role model nasional dalam pengelolaan sektor parkir modern berbasis teknologi. Dengan sistem yang transparan dan profesional, masyarakat Karimun akan merasakan manfaat langsung berupa ketertiban, kenyamanan, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar soal parkir. Ini adalah soal kepercayaan, sistem, dan masa depan PAD yang lebih baik,” pungkas Bupati Iskandarsyah.
