Jakarta, 15 November 2026 — Gelombang ketidakpuasan di kalangan pendidik madrasah swasta kembali mencapai titik didih. Menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang jatuh pada 25 November 2026, suasana dunia pendidikan tanah air diprediksi akan memanas. Ribuan guru madrasah swasta dari Sabang sampai Merauke menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan dalam aksi bersejarah yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
Bukan sekadar demonstrasi biasa, aksi yang digagas oleh koalisi besar organisasi profesi guru ini membawa pesan tegas dan lugas: Cukup sudah diskriminasi terhadap pendidik madrasah swasta di Indonesia.
Aksi Nasional dan Enam Tuntutan
Yang akan terjadi adalah “Aksi Nasional Guru Madrasah Swasta Se-Indonesia”. Ini adalah sebuah gerakan perlawanan sipil terbesar dari pendidik madrasah swasta yang menuntut penghapusan diskriminasi struktural. Dalam manifesto perjuangan yang telah menyebar luas di ribuan grup komunikasi dan media sosial, terdapat enam poin tuntutan mati yang tidak bisa ditawar:
1. Angkat Guru Madrasah Swasta Menjadi PPPK: Membuka keran seleksi PPPK yang adil dan afirmatif, dengan prioritas bagi mereka yang telah mengabdi 10 tahun lebih.
2. Hentikan Segala Bentuk Diskriminasi: Menghapus perbedaan perlakuan kebijakan antara guru di bawah Kemendikbudristek dan Kemenag, serta antara guru negeri dan swasta.
3. Kesejahteraan Adil dan Setara: Penyesuaian gaji dan tunjangan yang manusiawi, mendekati standar UMR atau setara dengan guru negeri.
4. Respons Konkret Maksimal Dua Minggu: Pemerintah wajib memberikan peta jalan penyelesaian dalam waktu 14 hari pasca-aksi.
5. Ancaman Mogok Mengajar Massal: Jika aspirasi diabaikan, para guru siap melakukan mogok mengajar secara serentak di seluruh Indonesia.
6. Siap Eskalasi Lebih Besar: Koalisi siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar jika tuntutan belum dipenuhi.
Koalisi Besar dan Suara Akar Rumput
Siapa yang berada di balik gerakan ini? Aksi ini digagas oleh koalisi empat organisasi profesi besar: Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGM), Persatuan Guru Seni Budaya Indonesia (PGSI), Persatuan Guru Madrasah Muallimin (PGMM), dan Persatuan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
Mereka mewakili ribuan guru yang selama ini bekerja dalam sunyi. Di tingkat akar rumput, suara ini diwakili oleh sosok seperti Hajjah Kamarukmin, guru senior di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dengan getir ia mengungkapkan, “Yang berjuang guru swasta, yang kadang lebih cepat terima kebijakan guru negeri. Kapan giliran kami, Pak Menteri? Kami juga mengajar anak-anak bangsa. Mengapa nasib kami berbeda jauh?”
Senada dengan itu, seorang guru MI di Sukodadi, Lamongan, menegaskan, “Kami tidak minta istimewa. Kami hanya minta setara. Jangan hanya saat butuh data kami dipanggil, saat pembagian hak kami dilupakan.”
Ironi di Hari Perayaan
Aksi ini akan dilangsungkan? Tepat pada Rabu, 25 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Pemilihan tanggal ini sarat akan ironi. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Bagi para penggerak aksi, momentum ini memiliki makna yang menyakitkan. “Di satu sisi negara merayakan kami sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Pidato manis, upacara, dan bunga disuguhkan. Namun di sisi lain, realitasnya: kami hidup dengan honor yang jauh di bawah standar layak. Jangan jadikan Hari Guru hanya seremonial,” ujar salah satu koordinator lapangan dalam rilis resminya.
Titik Nol Perlawanan
Di mana pusat pergerakan ini akan berlangsung? Titik kumpul massa dari seluruh Indonesia dipusatkan di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Dari Monas, ribuan massa akan bergerak longmarch menuju dua pusat kekuasaan negara: Istana Negara dan Gedung DPR RI untuk mendesak audiensi langsung dengan Presiden, Kementerian Agama, Kementerian PANRB, dan Komisi X DPR RI. Sementara itu, gema perlawanan ini juga terasa kuat dari basis madrasah terbesar di Jawa Timur, khususnya Lamongan, yang menjadi barisan depan penggerak massa.
Diskriminasi dan Nasib “Guru Kelas Dua”
Mengapa mereka nekat melakukan aksi sebesar ini? Akar permasalahannya adalah diskriminasi kesejahteraan dan kepastian status. Guru madrasah swasta sering dianggap sebagai “guru kelas dua”. Beban kerja mereka sama beratnya, menjalankan kurikulum nasional yang sama, namun hak dan perlakuan negara sangat timpang dibandingkan guru negeri atau guru di bawah naungan Kemendikbudristek.
Mereka mengajar dengan hati di pelosok desa, di mana madrasah swasta seringkali menjadi satu-satunya harapan pendidikan bagi anak-anak. Namun, pengabdian itu tidak sebanding dengan realitas ekonomi: honor yang tidak memadai, tanpa jaminan hari tua, dan tanpa kepastian masa depan.
Strategi Eskalasi dan Ultimatum
Bagaimana cara mereka memaksa negara untuk mendengar? Strategi yang digunakan adalah mobilisasi massa secara digital dan organik, diikuti dengan pemberian ultimatum 14 hari kepada pemerintah.
Baca Juga
Langkah paling ekstrem dan paling berat yang disiapkan adalah mogok mengajar massal. Para penggerak aksi menyadari risiko moral dari langkah ini, namun mereka tidak memiliki pilihan lain. “Kami mencintai anak-anak kami lebih dari siapa pun. Tapi jika hari ini kami diam menerima ketidakadilan, besok tidak akan ada lagi guru yang layak mengajar mereka. Mogok mengajar bukan karena kami meninggalkan anak-anak, tapi karena kami ingin memastikan ada masa depan yang lebih layak. Madrasah tidak boleh mati pelan-pelan karena gurunya kelelahan berjuang sendirian,” tegas perwakilan koalisi.
Saatnya Negara Hadir
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah.
Kementerian Agama, Kementerian PANRB, dan DPR RI berada di bawah sorotan tajam jutaan mata. Apakah pintu Istana Negara akan terbuka lebar untuk mendengarkan suara dari pinggiran-pinggiran negeri? Atau ribuan pendidik ini harus berdiri di bawah terik matahari Monas untuk sekadar meminta dihargai?
Hari Guru Nasional 2026 diprediksi akan tercatat dalam sejarah kelam maupun emas dunia pendidikan Indonesia. Bukan sebagai hari perayaan semata, melainkan hari di mana para pahlawan tanpa tanda jasa akhirnya berani berkata: Cukup. Kami layak dihargai, kami layak sejahtera, dan kami tidak lagi ingin dianggap guru kelas dua.
Bersatu, Berjuang, Menang!
Guru Sejahtera, Madrasah Kuat, Indonesia Hebat!
