Kenaikan harga pangan kembali menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia. Bagi masyarakat, perubahan harga bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga beras, cabai, daging ayam, dan minyak goreng meningkat, masyarakat harus menyesuaikan pengeluaran agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.
Persoalan ini penting karena pangan merupakan kebutuhan utama yang sulit dihindari. Berbeda dengan barang sekunder yang konsumsinya dapat dikurangi, kebutuhan pangan tetap harus dipenuhi setiap hari. Akibatnya, kenaikan harga bahan makanan dapat memberikan tekanan lebih besar kepada rumah tangga berpendapatan rendah, terutama ketika pendapatan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.
Inflasi Meningkat, Harga Pangan Menjadi Perhatian
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 3,19 persen. Secara bulanan, inflasi September tercatat sebesar 0,30 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama kenaikan harga pada periode tersebut.
Bank Indonesia juga mencatat bahwa kelompok pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi sebesar 5,03 persen secara tahunan pada September 2026, meningkat dibandingkan 4,06 persen pada bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Tekanan harga tersebut berlanjut pada Oktober. Dalam laporan pemantauan harga pangan minggu kedua Oktober 2026, Dewan Ekonomi Nasional mencatat kenaikan harga cabai merah sebesar 35,1 persen dan cabai rawit sebesar 15,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, harga cabai rawit meningkat 99,5 persen dan cabai merah 39,7 persen. Harga daging ayam ras juga tercatat meningkat 8,7 persen secara tahunan.
Kenaikan harga berbagai komoditas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gangguan produksi akibat kondisi cuaca, terbatasnya pasokan, serta tingginya biaya distribusi. Dampaknya dapat berbeda antarwilayah, bergantung pada ketersediaan pasokan dan panjangnya rantai distribusi.
Daya Beli Masyarakat di Tengah Kenaikan Harga
Daya beli masyarakat menggambarkan kemampuan seseorang atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa menggunakan pendapatan yang dimiliki. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan tetap, jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang yang sama akan berkurang. Inilah salah satu dampak inflasi yang paling mudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh, rumah tangga yang sebelumnya mampu membeli berbagai kebutuhan makanan dengan anggaran tertentu mungkin harus mengurangi jumlah belanja ketika harga sejumlah bahan pangan meningkat. Masyarakat dapat mengganti bahan makanan dengan alternatif yang lebih murah, mengurangi pembelian barang nonpokok, atau menunda kebutuhan lain untuk mempertahankan anggaran belanja pangan.
Dampak tersebut tidak dirasakan secara merata. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih rentan karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki ruang penyesuaian anggaran yang lebih besar.
Namun, kenaikan harga pangan tidak secara otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami penurunan daya beli. Kondisi setiap rumah tangga bergantung pada perubahan pendapatan, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, serta pola konsumsinya. Oleh karena itu, menilai kondisi ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat pertumbuhan ekonomi atau tingkat inflasi nasional, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mengapa Harga Pangan Sulit Dikendalikan?
Kenaikan harga pangan tidak selalu disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat. Dari sisi produksi, perubahan cuaca dan gangguan musim tanam dapat mengurangi hasil panen sehingga pasokan di pasar menjadi terbatas. Ketika permintaan tetap tinggi, keterbatasan pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga.
Selain itu, biaya distribusi juga berpengaruh terhadap harga yang dibayar konsumen. Produk pangan yang harus melewati rantai distribusi panjang memerlukan biaya transportasi, penyimpanan, dan penanganan tambahan. Akibatnya, harga di tingkat konsumen dapat menjadi lebih tinggi dibandingkan harga di tingkat produsen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan harga pangan berkaitan dengan berbagai aspek perekonomian, mulai dari produksi pertanian, infrastruktur distribusi, hingga kebijakan perdagangan. Karena itu, pengendalian harga tidak cukup dilakukan dengan mengawasi harga di pasar, tetapi juga perlu memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Peran Pemerintah dalam Menjaga Daya Beli
Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok serta memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik, terutama ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga keterjangkauan harga pangan. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional pada Oktober 2026, pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program tersebut, termasuk penyaluran beras untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat.
Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, dukungan terhadap petani, perbaikan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kekurangan pasokan ketika terjadi gangguan cuaca atau perubahan kondisi pasar.
Pengawasan terhadap rantai distribusi juga perlu diperkuat agar selisih harga antara produsen dan konsumen dapat dikendalikan secara wajar. Dengan demikian, petani tetap memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Menjaga Daya Beli sebagai Prioritas Ekonomi
Kenaikan harga pangan menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka pertumbuhan dan inflasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disertai dengan kondisi harga yang terkendali dan peningkatan pendapatan yang dapat dirasakan secara luas.
Masyarakat juga dapat melakukan penyesuaian melalui perencanaan anggaran rumah tangga, penyusunan prioritas kebutuhan, serta membandingkan harga sebelum berbelanja. Namun, langkah tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pasokan pangan tersedia dan harganya terjangkau.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai seberapa kuat daya beli masyarakat Indonesia tidak dapat dijawab hanya melalui satu indikator ekonomi. Diperlukan penilaian yang menyeluruh terhadap perkembangan harga, pendapatan, kesempatan kerja, dan pengeluaran rumah tangga.
Tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa gejolak harga pangan tidak semakin membebani kelompok masyarakat yang paling rentan. Stabilitas harga, distribusi yang efisien, dan peningkatan kesejahteraan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Sumber Referensi
Badan Pusat Statistik. (2026, 1 Oktober). [Inflasi year-on-year pada September 2026 sebesar 3,28 persen] (https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/10/01/2623/inflasi-year-on-year–y-on-y–pada-september-2026-sebesar-3-28-persen-.htm
Bank Indonesia. (2026, 20 Oktober). [Analisis Inflasi September 2026](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/Analisis-Inflasi-TPIP-September-2026.aspx).
Dewan Ekonomi Nasional. (2026, 15 Oktober). [Pemantauan Harga Pangan Minggu II Oktober 2026] (https://dewanekonomi.go.id/publikasi/pemantauan-harga-pangan-minggu-ii-oktober-2026).
Penulis,
Athifah Aulia Dwitrie
Rizty Nuraini
Salsabila Rahmadanti
Syakie Maytiasof
