Ketahanan energi butuh keseriusan dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai orang yang menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah adalah bagian dari masyarakat walau tidak semua masyarakat itu menjadi pemerintah. Pemerintah mesti membuat aturan yang bijak sana dan bijak sini. Peraturan tidak berarti boleh dilanggar oleh pembuatnya. Justru pembuat aturanlah yang harus menjalani kebijakan itu secara nyata.
Faktanya, pemerintah seringkali boros dalam penggunaan kendaraan dinas saat melakukan perjalanan. Sehingga Presiden Prabowo menginstruksikan agar melakukan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai masalah yang harusnya tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi terlihat nyata dan viral bahwa pemerintah seringkali melakukan pelanggaran hak-hak publik seperti penggunaan jalan umum. Padahal mereka telah diberikan kekhususan bagi orang penting atau pemerintah.
Persoalan energi di Indonesia menjadi isu yang krusial dengan melihat perkembangan geografi dan dunia. Dunia membutuhkan energi yang tidak melulu berasal dari fosil atau perut bumi. Sehingga lahirlah energi baru dan terbarukan sebagai alternatif kebijakan persoalan energi yang ramah dan inklusif bagi semua.
Apapun nama kebijakan atau produk aturan yang dikeluarkan dari yang berwenang, kebijakan energi inklusif harus dilakukan. Tidak bisa kita hanya berputar pada persoalan regulasi atau kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Perlu dukungan semua pihak agar kebijakannya benar-benar memiliki landasan keadilan sosial. Yaitu ada ketimpangan dengan lahirnya kebijakan energi di masyarakat.
Kita perlu melihat hasil riset atau data yang sudah dibuat kampus maupun sekolah-sekolah dalam melahirkan energi alternatif. Jangan sampai kebijakan itu tidak memiliki basis data yang berasal dari negeri sendiri. Alih-alih membuat kebijakan sesuai data di Indonesia, faktanya kebijakan energi hanya pesanan dari kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga kebijakan energi di Indonesia harus betul-betul berdasarkan data di lapangan.
Masyarakat butuh apa? Perusahaan butuh apa? Pemerintah butuh apa? Semua keterwakilan harus diakomodir untuk memastikan kebijakan energi melibatkan semua pihak.
Salah satu pulau di Sulawesi Selatan misalnya, diberikan bantuan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Tapi tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan tidak adanya perawatan untuk memastikan program atau kebijakan itu harus bertahan lama. Belum lagi kurangnya edukasi kepada masyarakat yang menyebabkan baterai menjadi rusak. Hal ini menjadi sia-sia karena hanya dibuat untuk menggugurkan kewajiban pemerintah (proyek). Sehingga masyarakat di pulau tersebut, harus kembali menggunakan genset untuk mendapat sumber energi di pulaunya itu.
Energi baru dan terbarukan itu keniscayaan. Membuat alam lestari atau menanam pohon baru, lalu kemudian harus dirusak karena pengembangan sawit (perkebunan lain) atau pengembangan energi lain adalah hal yang sudah dipelajari dan didiskusikan oleh ilmuwan. Energi yang ramah lingkungan juga terus dikembangan melalui riset-riset di universitas. Hal ini tentu perlu mendapat dukungan dan tindaklanjut dari pemerintah. Jangan sampai riset anak-anak bangsa yang berkompetisi di luar negeri, malah menjadi paten oleh penyelenggara lomba di luar negeri. Pemerintah perlu serius dengan kondisi ini.
Kasus lain yang tak kalah seru, pagar laut di beberapa perairan di Indonesia. Justru menghambat pemanfaatan laut sebagai sumber energi dan ekonomi. Laut menyimpan energi arus laut untuk sumber energi. Menyimpan jutaan kekayaan hasil laut yang jika dikelola secara baik maka dapat menyumbangkan pendapatan negara yang besar. Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin yang juga pakar laut, mengatakan bahwa laut di Indonsia memiliki potensi yang sangat kaya. Namun, potensi itu belum dilakukan secara baik.
Masyarakat Indonesia memiliki ajaran budaya yang baik dan luhur tentang lingkungan. Salah satu budaya lokal di Suku Kajang, Bulukumba, jika setiap anak lahir maka harus ditanamkan satu pohon baru. Kebiasaan ini menjadi tradisi yang mereka jalani di tengah kemajuan zaman dan kerusakan lingkungan. Walau suku ini tidak begitu terpapar dengan perkembangan teknologi. Justru mereka menjadi garda terdepan dalam melestarikan lingkungan kita. Bagaimana dengan kita, lantas kita juga akan berbuat demikian? Tentu sebagai makhluk yang hidup dengan lingkungan, slogan one man one tree (satu orang satu pohon) bisa menjadi upaya bersama untuk lingkungan di samping pemberdayaan lingkungan yang terus memikirkan untuk meminimalisir dampak negatif dari lingkungan.
Keterbaruan energi tidak bisa dibendung. Para ilmuwan juga terus memikirkan bagaimana membuat energi yang baru serta ramah terhadap lingkungan kita. Sifat rakus dan ingin meraih keuntungan ekonomi semata, harus dikesampingkan untuk kehidupan yang lebih sustainable (berkelanjutan).
Ketahanan energi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang bijaksana, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan energi harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
