MADIUN – Kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan serius yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat akibat kenaikan harga pokok, pemerintah hadir melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, salah satunya adalah program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan. Kehadiran negara dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tiga peran utama dalam pengelolaan ekonomi: pertama, sebagai pengatur (regulator); kedua, sebagai penyedia (provider); dan ketiga, sebagai distributor kekayaan.
Rabu, 22 April 2026, penyaluran Bansos Pangan dilaksanakan di Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Sebanyak 439 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 1 liter per keluarga. Program ini merupakan hasil sinergi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Sosial RI, dan Perum Bulog Kantor Cabang Madiun, serta melibatkan Pemerintah Kabupaten Madiun. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah sebagai pengelola kebijakan fiskal tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, melainkan juga pada aspek keadilan sosial (al-‘adl), pemenuhan kebutuhan dasar (darūriyyāt), serta mekanisme redistribusi kekayaan yang berpihak kepada kaum dhuafa. Ketimpangan yang berlebihan dianggap sebagai kejahatan sosial yang harus diatasi oleh negara.
Pelaksanaan distribusi harta tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), melainkan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat umum. Pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Nasional 2026 kepada masyarakat Desa Bongsopotro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Penyaluran bantuan dilakukan di balai desa dan diikuti oleh ratusan warga yang datang untuk menerima bantuan. Proses penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, pengurus RT/RW, Bulog, dan instansi terkait. Kerjasama ini menunjukkan semangat gotong royong serta memastikan bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran sesuai data yang telah diverifikasi.
Program ini mendemonstrasikan peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, Sebagai regulator, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Kemensos menetapkan regulasi, kriteria penerima, dan mekanisme distribusi secara terstandarisasi. Sebagai penyedia (provider), pemerintah memberikan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, dan Sebagai distributor, pemerintah bekerjasama dengan Bulog dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bantuan dapat diterima serta meringankan beban masyarakat kurang mampu dan meredam laju inflasi.
Penulis: Dedy Dwi Prasety dan Muhammad Syarofi (Mahasiswa dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, UPN “Veteran” Jawa Timur)




















