RTRW Balangan Dibahas: Upayakan Kabupaten yang Unggul di Agrobisnis dan Pariwisata
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Acara dilaksanakan pada Selasa (01/07) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Rapat Linsek ini diadakan untuk membahas substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai RTRW yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi.
Kabupaten Balangan memiliki potensi, seperti pertanian, pertambangan, dan wisata. Hal ini disampaikan Abdul Hadi selaku Bupati Balangan. Penataan ruang ini merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut, terutama wisata. Mengingat terdapat Pegunungan Meratus sebagai kawasan geopark yang dikembangan sebagai ekowisata.
Baca Juga
“Bukan hanya soal dokumen, RTRW ini menyangkut masa depan masyarakat. RTRW berperan sebagai pedoman pembangunan yang berpihak pada keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial,” tegas Bupati Abdul Hadi.
Ia pun berharap adanya RTRW ini akan mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah secara berkelanjutan melalui pengelolaan potensi pertanian untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Selain itu, pariwisata dan industri kreatif turut digenjot sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Hal ini pun didukung oleh Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang. Ia memaparkan bahwa meskipun Perda RTRW Kabupaten Balangan terakhir disahkan pada 2013, Balangan telah mampu menghasilkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tertinggi se-Kalimantan Selatan.
“Pembaruan RTRW Kabupaten Balangan ini harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Suyus.
Acara dilanjutkan dengan sesi masukan dari para K/L yang dimoderatori oleh Bintang Aulia Pradnya, Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.D. (NP/SR)
