Pemerintah Dorong Kolaborasi dengan Dunia Usaha Guna Memperkuat Fundamental Ekonomi Nasional
Menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satunya yakni melalui upaya kolaborasi dengan pelaku usaha agar perekonomian nasional tetap tumbuh dan berdaya saing, sekaligus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis.
“Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa membuat penciptaan lapangan kerja dan membuat masyarakat punya kesempatan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pada Luncheon Meeting bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Menara Kadin Kuningan, Jakarta, Kamis (4/09).
Pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membahas kondisi terkini perekonomian Indonesia sekaligus merumuskan arah kebijakan dan peluang kolaborasi ke depan. Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada dunia usaha yang tetap optimis di tengah dinamika politik dan ekonomi, serta menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan yang inklusif.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan berbagai program konkret untuk memperkuat sektor riil, mulai dari revitalisasi industri padat karya, stimulus bagi sektor pariwisata, dukungan terhadap perumahan rakyat melalui skema FLPP dan KUR, program Makan Bergizi gratis, Bantuan Subsidi upah, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani, hingga kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Seiring dengan masuknya lulusan baru ke pasar kerja, Pemerintah mengusulkan agar perusahaan besar membuka kesempatan magang industri selama 6 bulan dengan pemberian honorarium. Program tersebut bukan sekadar kerja praktik, melainkan kesempatan nyata bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan, sekaligus membantu perusahaan dalam menemukan talenta baru yang potensial.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata, sejalan dengan kebijakan pembukaan bandara-bandara internasional baru. Dunia usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat kawasan wisata unggulan yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada saat yang sama, transformasi digital juga dipacu dengan pemanfaatan kecerdasan buatan yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Digitalisasi, termasuk AI, itu akan memperkerjakan tenaga kerja yang banyak. Nah, oleh karena itu, pengusaha akan mendorong itu. Jadi ini sekarang sebetulnya akselerasinya akan menjadi semakin tinggi. Tadi disampaikan untuk data labeling saja, itu membutuhkan 10 ribu tenaga kerja,” ungkap Menko Airlangga.
Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim. Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa.
Lebih lanjut, komitmen Indonesia di kancah global juga terus diperkuat. Menko Airlangga menyebutkan bahwa IEU-CEPA direncanakan akan ditandatangani pada 23 September 2025 mendatang. Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel, yang menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia. Menko Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan ini hanya dapat terwujud melalui kerja sama erat antara Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah akan memberikan kepastian hukum, insentif fiskal, serta menjaga stabilitas makro agar iklim usaha semakin kondusif.
Turut hadir pada kesempatan tersebut antara lain yakni Ketua umum Kadin Anindya Novyan Bakrie beserta jajaran, para Staf Ahli dan Deputi Kemenko Perekonomian, serta para anggota Kadin Indonesia dan pimpinan Asosiasi Luar Biasa Kadin Indonesia. (map/fsr)
Sumber berita dan foto : Humas Ekon
