Siaran Berita, Jakarta, (18/5/2026) – Aroma menyengat dari tumpukan sampah yang menggunung perlahan menjadi pemandangan yang semakin akrab di sejumlah kota besar Indonesia. Jalan-jalan protokol yang seharusnya menjadi simbol modernitas perkotaan kini tidak jarang dipenuhi kantong plastik berserakan, bak penampungan yang meluap, hingga antrean panjang truk pengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir. Persoalan tersebut tidak lagi dipandang sebagai masalah kebersihan semata, melainkan telah berkembang menjadi krisis lingkungan perkotaan yang menekan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Pemerintah pusat pun mulai mempercepat proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy sebagai langkah strategis menghadapi lonjakan volume sampah nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Jakarta menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana tekanan persoalan sampah semakin sulit dikendalikan. Aktivitas masyarakat yang berjalan tanpa henti menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari, mulai dari limbah rumah tangga, sisa makanan, plastik sekali pakai, hingga limbah komersial dari pusat perbelanjaan dan kawasan bisnis. Kondisi tersebut membuat sejumlah titik penampungan sementara sering mengalami kelebihan kapasitas. Warga bahkan sempat mengeluhkan tumpukan sampah yang meluber di kawasan sekitar Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, disertai bau menyengat yang mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna transportasi umum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan sampah konvensional tidak lagi mampu mengimbangi laju pertumbuhan sampah di kawasan metropolitan.
Tekanan terbesar masih bertumpu pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang yang selama puluhan tahun menjadi pusat pembuangan sampah Jakarta. Volume sampah harian yang terus berdatangan menyebabkan kapasitas lahan semakin terbatas, sementara kebutuhan ruang pembuangan baru terus meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa pola lama berupa angkut-buang tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Situasi tersebut kemudian mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang digadang-gadang menjadi solusi modern untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA sekaligus menghasilkan energi listrik dari limbah perkotaan.
Pemerintah Indonesia pada 2026 mulai menunjukkan langkah yang lebih agresif dalam mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy di berbagai daerah. Melalui dukungan lintas kementerian, pemerintah menargetkan pembangunan puluhan proyek PLTSa di berbagai kota besar hingga 2029. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tujuh proyek awal akan mulai dibangun pada 2026 sebagai tahap pertama dari target nasional pembangunan 33 PLTSa di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut lahir dari kesadaran bahwa krisis sampah tidak lagi dapat ditangani melalui pendekatan administratif biasa, melainkan membutuhkan transformasi pengelolaan yang lebih modern, cepat, dan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Langkah percepatan tersebut juga diperkuat melalui keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara yang mulai menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah untuk membangun fasilitas waste-to-energy di beberapa kawasan strategis seperti Medan, Bekasi, Bogor-Depok, Semarang, Lampung, hingga Serang. Pemerintah melihat bahwa persoalan sampah perkotaan bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga dapat berubah menjadi peluang ekonomi baru apabila dikelola melalui teknologi yang tepat. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai kini mulai dipandang sebagai sumber energi alternatif yang mampu mendukung kebutuhan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan perkotaan.
Jakarta sendiri dikabarkan tengah menyiapkan pembangunan beberapa fasilitas PLTSa baru di kawasan Bantargebang, Rorotan, hingga Sunter. Setiap fasilitas dirancang memiliki kapasitas ribuan ton sampah per hari sehingga diharapkan mampu menekan volume sampah yang selama ini menumpuk di tempat pembuangan akhir. Meski demikian, proyek waste-to-energy tidak sepenuhnya berjalan tanpa kritik. Sejumlah pemerhati lingkungan mengingatkan bahwa teknologi PLTSa bukan solusi tunggal untuk mengatasi seluruh persoalan sampah nasional apabila tidak dibarengi perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi produksi sampah sejak dari rumah tangga.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis sampah merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga tata kelola pemerintahan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Palembang menghadapi tantangan serupa berupa meningkatnya produksi sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Optimisme terhadap proyek PLTSa kini mulai tumbuh seiring semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap isu lingkungan. Namun di balik optimisme tersebut, tantangan besar masih membayangi, mulai dari pembiayaan proyek, kesiapan teknologi, hingga konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
=================
Berita Ini Ditulis Oleh
Nadia Alyaa Mursyahida
FISIP – Universitas Cenderawasih
