Mojokerto – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BNNP Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur yang dirangkaikan dengan Ikrar Bersih dari Narkoba, Selasa (21/4).
Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur serta dihadiri oleh seluruh Kepala BNN Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Momentum ini menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026.
Acara diawali dengan pelaksanaan apel bersama yang berlangsung khidmat, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BNNP Jawa Timur dan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebagai bentuk penguatan sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.
Baca Juga
Selanjutnya, seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur secara bersama-sama mengikrarkan komitmen Bersih dari Narkoba. Ikrar tersebut menjadi simbol keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas dan rutan yang aman, tertib, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
Kepala Lapas Mojokerto, Rudi Kristiawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penguat komitmen bersama dalam mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas. “Kami siap mendukung penuh upaya pemberantasan narkoba, serta terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan di dalam lapas agar terbebas dari segala bentuk penyimpangan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi yang terjalin antara pemasyarakatan dan BNN di seluruh wilayah Jawa Timur menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan serta pencegahan peredaran narkoba, khususnya di dalam lapas dan rutan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan diakhiri dengan pemusnahan barang hasil penggeledahan berupa handphone yang berhasil diamankan dari dalam lapas dan rutan. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh para Kepala UPT bersama jajaran BNN sebagai langkah tegas dalam memberantas peredaran alat komunikasi ilegal yang berpotensi digunakan untuk tindak kejahatan, sekaligus menegaskan keseriusan pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
