SURABAYA – Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang sedang menjalani magang turut mendukung kegiatan sinergi pajak bersama petugas Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Bapenda Kota Surabaya di Kantor Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini mengenalkan kepada masyarakat program penghapusan sementara pajak progresif kendaraan bermotor dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghapusan pajak progresif kendaraan bermotor (PKB) roda dua dan roda empat. Program ini berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026. Pelaksanaan program ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II.
Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan kondisi di masyarakat yaitu banyak ditemukan warga yang namanya digunakan oleh orang lain seperti saudara / kerabat untuk membeli kendaraan bermotor, sehingga berakibat pada terkenanya tarif progresif atas pajak kendaraan pribadinya. Menghadapi situasi tersebut, serta dalam rangka mendorong masyarakat patuh pajak, maka diambil kebijakan pembebasan pajak progresif kendaraan bermotor. Pembebasan pajak progresif ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang selama ini dikenai tarif berlapis. Dengan dihapuskannya komponen progresif pada tagihan, jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih ringan dan lebih terjangkau.
Penjelasan mengenai pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif ini disampaikan langsung oleh petugas Bapenda Provinsi Jawa Timur dalam acara sinergi pajak di Kantor Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Secara teknis, petugas Bapenda Provinsi Jawa Timur menjelaskan, pada tagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya tercantum keterangan nilai progresif, maka selama masa pemutihan nilai progresif tertulis nol rupiah. Jadi wajib pajak hanya membayar pokok PKB Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jasa Raharja. Ketentuan itu berlaku di semua tempat pembayaran pajak, baik layanan keliling maupun layanan secara daring (online).
Dengan kebijakan yang memihak rakyat ini, diharapkan masyarakat memanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor mereka, karena setelah melewati periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 November 2026 maka tarif akan normal kembali. Artinya, tarif progresif akan kembali diberlakukan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar. Kesempatan ini sebaiknya tidak dilewatkan oleh masyarakat yang ingin membayar pajak dengan biaya lebih ringan.
Baca Juga
Upaya pemberian insentif ini secara langsung turut mendukung akselerasi (SDGs) (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, Dengan dihapuskannya tarif progresif, warga tidak lagi menanggung beban pajak berlapis atas kendaraan yang sebenarnya bukan miliknya, sehingga beban pajak menjadi lebih adil dan merata. Kemudahan membayar melalui layanan keliling maupun daring (online) juga membuka akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Dengan slogan pelayanan CETTAR (Cepat, Efektif / Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, Responsif) yang disinergikan dengan tagline program publik Bapenda Jatim “Pajak Kita, Untuk Kesejahteraan Bersama” dan didukung kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, semoga pembangunan Jawa Timur dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
(Penulis: Putri Bintang Prameswari dan Drs. Ec. M. Taufiq, M.M. adalah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur serta Dosen UPN “Veteran” Jawa Timur.)
#upnveteranjawatimur #ekonomipembangunan #sdgs #bapendasurabaya
