Keterbatasan akses permodalan kerap menjadi tembok penghalang terbesar bagi pelaku usaha mikro di sekitar kita. Berbeda dengan korporasi besar yang leluasa mengakses pembiayaan perbankan, pemilik warung makan kecil sering kali kebingungan mencari sandaran dana ketika usaha mereka diterpa krisis. Di titik krusial inilah kehadiran pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal ekonomi Islam yakni zakat produktif menjadi sangat menentukan bagi kelangsungan hidup masyarakat lapisan bawah.
Realitas kerentanan pelaku usaha kecil ini tergambar jelas dari kisah “Warung Murah Bu Siti” yang berada di kawasan padat penduduk dekat area kampus dan perkantoran. Sebagai warga lokal yang menggantungkan seluruh nafkah keluarga dan biaya sekolah anaknya pada warung tersebut, Bu Siti sempat berada di ujung tanduk akibat lonjakan harga bahan pokok di pasar.
Ia terjebak dalam dilema yang pelik. Menaikkan harga jual berisiko membuat pelanggan setianya yang mayoritas mahasiswa dan pekerja berpenghasilan pas-pasan berpaling. Sebaliknya, mempertahankan harga lama membuat margin keuntungannya tergerus habis hingga modal putar perlahan menyusut. Dalam kondisi terdesak, Bu Siti terpaksa meminjam uang kepada rentenir keliling (bank thithil) dengan bunga mencekik sebesar 15 hingga 20 persen per minggu. Alih-alih bangkit, pendapatan harian warungnya justru habis setiap sore hanya untuk membayar bunga tanpa mengurangi utang pokok, hingga variasi menu menyusut dan usahanya nyaris gulung tikar.
Melihat situasi tersebut, pemerintah desa bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan mengambil langkah intervensi nyata. Dalam kerangka kebijakan fiskal Islam, pemerintah berkewajiban hadir melindungi rakyat kecil dari jerat praktik riba. Melalui survei lapangan yang cermat, Bu Siti ditetapkan sebagai penerima zakat (mustahik) yang sah karena masuk dalam golongan miskin sekaligus gharimin (orang yang terlilit utang untuk kebutuhan mendesak).
Penyelamatan usaha mikro tersebut dijalankan melalui dua tahapan strategis yang menyentuh akar persoalan. Pertama, tahapan pembersihan utang, di mana dana zakat digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Bu Siti kepada rentenir guna memutus rantai bunga yang menjerat. Kedua, injeksi modal kerja sebesar Rp4 juta dalam bentuk dana operasional dan paket bahan baku segar. Bantuan ini diberikan sebagai hibah penuh tanpa beban pengembalian agar penerima manfaat dapat fokus memulihkan usahanya.
Tidak berhenti pada pemberian dana, pemerintah desa juga memberikan pendampingan literasi keuangan mikro secara berkala. Bu Siti dibimbing untuk disiplin memisahkan pencatatan kas usaha dengan keuangan rumah tangga agar modal kerja tidak tergerus kebutuhan konsumsi pribadi.
Hasilnya terbukti nyata. Dalam kurun waktu dua bulan, warung makan Bu Siti kembali ramai dengan pilihan menu yang lengkap. Pendapatan hariannya kini utuh tanpa potongan pihak ketiga, sehingga mampu diputar menjadi modal mandiri sekaligus menopang ekonomi keluarga.
Kisah penyelamatan warung kecil ini menjadi bukti sahih bahwa kebijakan fiskal Islam melalui zakat produktif bukanlah sekadar teori di atas kertas. Apabila dikelola secara terukur dan dibarengi pendampingan usaha, zakat mampu menjadi instrumen yang efektif dalam memutus rantai kemiskinan serta menjaga keadilan ekonomi dari tingkat paling mikro.
Penulis: Hilya Ainus Shofa dan Muhammad Syarofi (Mahasiswa dan Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, UPN “Veteran” Jawa Timur)

























