Ketika aktivitas ekonomi terus berjalan, sementara kondisi sungai semakin tertekan, siapa yang sebenarnya menanggung akibatnya?
Sungai Batanghari bukan sekadar aliran air yang membelah wilayah Jambi. Bagi masyarakat di sepanjang alirannya, sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sumber air, mata pencaharian, hingga jalur transportasi. Namun, peran tersebut perlahan terancam oleh berbagai persoalan lingkungan, seperti pendangkalan, kerusakan daerah aliran sungai, dan dugaan pencemaran akibat aktivitas manusia.
Persoalan ini bukan lagi sekadar kekhawatiran. Pada November 2026, Guru Besar Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Universitas Jambi, Prof. Aswandi Idris, menyampaikan bahwa beban sedimen Sungai Batanghari diproyeksikan mendekati 2,8 juta ton per tahun pada 2026. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan estimasi sekitar 0,18 juta ton per tahun pada 1932. Ia juga mengaitkan peningkatan sedimentasi dengan berkurangnya tutupan hutan dan meningkatnya erosi di daerah aliran sungai.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan Batanghari tidak bisa dipandang sebagai perubahan alam biasa. Ada tekanan dari aktivitas manusia yang perlu diperhatikan. Pertanyaannya, apakah pembangunan dan kegiatan ekonomi di sekitar sungai sudah benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan?
Ketika keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada kelestarian lingkungan
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kegiatan ini memang memberikan penghasilan bagi sebagian masyarakat. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak boleh menutup mata terhadap risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas pertambangan di sekitar sungai dapat mengganggu dasar dan habitat perairan, meningkatkan kekeruhan, serta berpotensi membawa bahan berbahaya ke lingkungan apabila pengelolaan limbahnya tidak dilakukan dengan benar.
WALHI Jambi pernah menyampaikan kekhawatiran mengenai limbah PETI yang mengancam masyarakat di sepanjang aliran sungai. Berdasarkan rangkuman data WALHI yang diberitakan ANTARA pada Januari 2026, kerusakan hutan akibat aktivitas PETI diperkirakan mencapai 44.387 hektare hingga 2025. Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu wilayah dengan kerusakan terluas, yakni sekitar 14.900 hektare. Angka ini merupakan estimasi WALHI dan perlu dipahami sebagai gambaran skala persoalan, bukan hasil verifikasi menyeluruh dari seluruh instansi pemerintah.
Meski demikian, PETI tidak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya penyebab kerusakan Sungai Batanghari. Pendangkalan juga berkaitan dengan pembukaan lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan erosi di wilayah hulu. Artinya, penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan menertibkan tambang ilegal. Pengelolaan kawasan hulu dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang memengaruhi daerah aliran sungai juga harus dilakukan.
Persoalan kualitas air juga dapat dilihat melalui data pemerintah. Dalam laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024, Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batanghari tercatat sebesar 55,58, meningkat dari 46,06 pada 2023. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih berada di bawah target 61,39. Dari 48 sampel yang dihitung dalam pemantauan tersebut, hanya 8 sampel atau 16,67 persen yang memenuhi baku mutu, sedangkan 40 sampel lainnya atau 83,33 persen masuk kategori cemar ringan. Data ini memperlihatkan bahwa peningkatan indeks kualitas air belum berarti persoalan pencemaran telah selesai.
Dampaknya pun tidak berhenti pada perubahan kondisi fisik sungai. Pada Agustus 2026, puluhan ton ikan milik petani keramba di lima desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dilaporkan mati. Salah seorang petani keramba di Desa Sarang Burung, Musa Yusuf, menyampaikan bahwa dari sekitar 8.000 ikan yang ditebar dalam satu petak keramba, hanya sekitar 800–900 ekor yang diperkirakan bertahan hidup. Ia menduga kematian ikan berkaitan dengan pencemaran air, termasuk limbah dari aktivitas pertambangan di bagian hulu. Dugaan tersebut tentu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan kualitas air, tetapi kerugian yang dialami petani menunjukkan bahwa persoalan sungai sudah menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat secara langsung.
Peristiwa tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kerugian dalam kegiatan budidaya ikan. Di balik ikan yang mati, terdapat modal yang telah dikeluarkan, waktu yang digunakan untuk merawat keramba, dan penghasilan keluarga yang terancam. Ketika kondisi sungai memburuk, masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai menjadi pihak yang harus menghadapi konsekuensinya, meskipun mereka belum tentu menjadi pihak yang menyebabkan kerusakan.
Di sinilah persoalan keadilan lingkungan timbul. Aktivitas ekonomi mungkin menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu, tetapi kerugian akibat kerusakan lingkungan justru ditanggung masyarakat luas. Masyarakat yang membutuhkan air bersih, nelayan, petani keramba, dan warga di sepanjang aliran sungai berisiko menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu, pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga lingkungan dan melindungi kehidupan masyarakat.
Di mana tanggung jawab pemerintah ketika sungai mulai kehilangan fungsinya?
Dalam persoalan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 mengatur hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 67 menegaskan kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Namun, keberadaan aturan tidak otomatis membuat lingkungan terlindungi. Persoalan yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana aturan tersebut benar-benar dijalankan? Apakah pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak sungai sudah dilakukan secara konsisten? Apakah hasil pemantauan kualitas air dibuka kepada masyarakat? Dan apakah pelaku yang terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan benar-benar dimintai pertanggungjawaban?
Menurut saya, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penertiban ketika kerusakan sudah terjadi. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh sumber persoalannya. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pengujian kualitas air secara berkala di sejumlah titik Sungai Batanghari, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan, kawasan industri, dan permukiman. Pengujian tersebut tidak cukup hanya melihat warna atau tingkat kekeruhan air, tetapi juga perlu memeriksa kandungan logam berat, termasuk merkuri, serta parameter pencemaran lainnya. Hasil pemeriksaan perlu diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kondisi sungai dan ikut mengawasi tindak lanjut pemerintah.
Dalam penanganan PETI, penegakan hukum juga tidak boleh berhenti pada pekerja yang ditemukan di lokasi pertambangan. Aparat perlu menelusuri pihak-pihak yang menyediakan peralatan, mengatur kegiatan, hingga menampung dan memperjualbelikan hasil tambang ilegal. Sebab, selama jaringan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut tidak disentuh, penertiban di lapangan berisiko hanya menjadi tindakan sementara. Selain itu, kawasan hulu yang telah mengalami kerusakan perlu dipulihkan melalui rehabilitasi lahan, penanaman kembali vegetasi, dan pengawasan terhadap pembukaan kawasan hutan.
Tanggung jawab pemerintah juga harus terlihat dari perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak. Warga yang mengalami kerugian akibat dugaan pencemaran perlu mendapatkan akses pemeriksaan kualitas air, layanan pengaduan, serta bantuan pemulihan penghidupan sesuai hasil pemeriksaan dan pembuktian. Dalam kasus kematian ikan keramba, misalnya, pemerintah tidak seharusnya hanya memberikan imbauan agar petani menyesuaikan waktu penebaran benih menjelang musim kemarau. Pemerintah juga perlu memastikan apakah terdapat pencemaran yang berkontribusi terhadap kematian ikan tersebut, sehingga penanganannya tidak hanya dibebankan kepada petani.
Masyarakat memang perlu dilibatkan dalam menjaga sungai, tetapi keterlibatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah maupun pelaku usaha. Warga dapat berperan melaporkan perubahan kondisi air, pembuangan limbah, atau aktivitas yang mencurigakan. Namun, laporan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan langkah penegakan hukum yang jelas.
Persoalan Sungai Batanghari juga tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja. Daerah aliran sungai ini melintasi wilayah Sumatera Barat dan Jambi, sehingga kerusakan di kawasan hulu dapat memengaruhi kondisi wilayah hilir. Oleh karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah perlu diperkuat, terutama dalam pengawasan kegiatan pertambangan, pengendalian pembukaan lahan, rehabilitasi kawasan hulu, dan pertukaran data kualitas air. Tanpa koordinasi tersebut, penanganan yang dilakukan hanya di satu wilayah tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sepanjang aliran sungai.
Sungai Batanghari membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan langkah pemulihan yang memiliki target, jadwal pelaksanaan, dan hasil yang dapat dievaluasi. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengetahui perkembangan penanganan tersebut, bukan hanya menerima informasi ketika masalah sudah menjadi pemberitaan.
Pada akhirnya, menjaga Sungai Batanghari bukan berarti menolak seluruh kegiatan ekonomi. Pembangunan tentu tetap diperlukan, tetapi harus berjalan dengan memperhatikan batas kemampuan lingkungan. Jangan sampai keuntungan yang dinikmati hari ini justru meninggalkan kerusakan yang harus ditanggung masyarakat pada masa mendatang.
Sudah saatnya keberhasilan pembangunan Jambi tidak hanya diukur dari aktivitas ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga lingkungan yang menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Sebab, sungai yang rusak tidak pernah hanya menjadi urusan alam. Ada masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan, ada hak yang terancam, dan ada tanggung jawab yang tidak boleh dihindari. Jangan sampai kita baru sibuk menyelamatkan Sungai Batanghari ketika kerusakannya sudah jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk memulihkannya.























