SINGKIL — Program penyaluran Bantuan Jatah Hidup (Jadup) di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, kini tengah menjadi sorotan tajam. Alih-alih meringankan beban ekonomi masyarakat rentan, distribusi bantuan tersebut justru dinilai carut-marut dan melenceng dari target sasaran, memicu kekecewaan mendalam dari warga prasejahtera setempat.
Sejumlah warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama penerima manfaat harus gigit jari lantaran tidak terdata atau tidak mendapatkan hak mereka. Ironisnya, beredar keluhan di tengah masyarakat bahwa bantuan tersebut diduga kuat justru mengalir kepada oknum warga yang tergolong mampu secara ekonomi.
”Kami yang sehari-hari susah untuk makan saja malah tidak dapat apa-apa. Sementara ada tetangga yang punya kendaraan dan rumah bagus malah terima bantuan. Kami bingung ini pendataannya bagaimana?” keluh salah satu warga prasejahtera di Kecamatan Singkil yang enggan disebutkan namanya.
Sengkarut ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidakakuratan pada data penerima atau lambatnya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa. Minimnya transparansi serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi dinilai menjadi akar masalah terjadinya ketimpangan distribusi di lapangan.
Akibat kejadian ini, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Sosial serta aparatur desa setempat, untuk segera turun tangan. Masyarakat meminta agar dilakukan audit ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan di wilayah Kecamatan Singkil guna memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar ditegakkan.
”Pemerintah harus turun langsung mengecek ke lapangan. Jangan hanya menerima laporan dari belakang meja. Hak orang miskin jangan sampai dirampas oleh mereka yang tidak berhak,” tambah warga lainnya dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menanti langkah konkret dan respons cepat dari para pemangku kebijakan untuk mengurai benang kusut distribusi Jadup ini. Warga prasejahtera kini hanya bisa berharap agar bantuan dari pemerintah ke depannya benar-benar tepat sasaran dan mampu menjadi pelipur lara di tengah himpitan ekonomi, bukan sebaliknya.



















