Mojokerto – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum serta meningkatkan ketertiban administrasi pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Arifin Akhmad, bersama jajaran Registrasi melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk membahas penguatan kerja sama serta langkah-langkah strategis dalam menangani permasalahan overstay pada warga binaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 11/11.
Koordinasi ini difokuskan pada penguatan komunikasi dan sinkronisasi data administrasi antara Lapas dan Kejaksaan. Kedua pihak membahas mekanisme pemantauan masa pidana, percepatan penyelesaian administrasi, serta tindak lanjut terhadap kendala yang berpotensi menyebabkan terjadinya overstay. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan memastikan proses pengeluaran warga binaan berjalan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
Kalapas Mojokerto, Arifin Akhmad, menyampaikan bahwa penanganan overstay membutuhkan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antara Lapas dan aparat penegak hukum. Menurutnya, kesesuaian data serta kecepatan penyampaian informasi menjadi faktor penting dalam mencegah keterlambatan proses administrasi. Ia berharap melalui koordinasi ini, setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto, Fauzi, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan overstay. Sinergi dan komunikasi yang baik dinilai penting untuk memastikan proses administrasi pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai prosedur serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga binaan.
Melalui koordinasi ini, Lapas Mojokerto berkomitmen untuk terus meningkatkan ketelitian administrasi, memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta mengoptimalkan pengawasan masa pidana guna mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan.
