Mojokerto – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayaan Binter) yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, perangkat daerah, serta pelaku usaha di wilayah Mojokerto dan dilaksanakan di Hotel Aston Mojokerto, Rabu, 30 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Mojokerto hadir melalui Kepala Lapas Arifin Akhmad, Kasi Binadik dan Giatja Anggi Fauzi, serta jajaran staf. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antarinstansi dan pemangku kepentingan untuk membahas penguatan layanan, pembinaan, serta bimbingan integrasi bagi Klien Pemasyarakatan agar dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat.
Kalapas Kelas IIB Mojokerto Arifin Akhmad menyampaikan dukungannya terhadap penguatan layanan bimbingan integrasi melalui kolaborasi lintas sektor. “Kami mendukung penuh sinergi ini. Pembinaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Lapas dan Bapas, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak agar warga binaan dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif,” ujarnya.
Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali menegaskan pentingnya membangun sinergi antara Pemasyarakatan, APH, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. “Kita harus terus bersinergi dengan APH dan pemerintah. Dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar program pembinaan dan integrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Surabaya Ruspriyatno menyampaikan bahwa FGD menjadi ruang untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Dukungan juga disampaikan oleh salah satu pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan kesiapan dunia usaha untuk turut berkontribusi dalam memberikan kesempatan dan ruang bagi Klien Pemasyarakatan untuk mengembangkan kemampuan serta mendapatkan pengalaman kerja. Kolaborasi antara pemerintah, APH, Pemasyarakatan, Bapas, dan dunia usaha diharapkan dapat terus diperkuat sehingga proses integrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi Klien Pemasyarakatan maupun masyarakat.





















