Ketua DPP PKS: Koperasi Merah Putih Menjaga Asa, Potensi Menggerakkan Perekonomian Masyarakat Secara Masif
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan (EKUIN) Handi Risza menyambut baik ide dan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, dengan mendirikan sekitar 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). “Tentunya kita berharap, peresmian kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta (25/7/2025).
“Sebagaimana peran dan fungsi Koperasi yang selama ini dipahami, tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi ekonomi anggota atau masyarakat, tetapi juga punya misi tersendiri, yaitu untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir yang selama ini menggerogoti penghasilan msasyarakat kecil,” ungkap Handi.
Ekonom Paramadina ini juga menyebut, koperasi harus mampu melakukan pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan, serta ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian nasional.
Menurutnya koperasi memiliki landasan yang kuat secara konstitusi dan aturan hukum. Pasal 33 (1) UUD 1945 adalah dasar konstitusional sistem perekonomian Indonesia. “Pasal ini menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama tersebut hanya pas jika disandingkan dengan Koperasi. Oleh sebab itu, Koperasi Merah Putih yang baru diresmikan mampu mewujudkan cita-cita konstitusi tersebut,” ujarnya.
“Bahkan kisah sukses Koperasi selalu dikaitkan dengan alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi. Koperasi Merah Putih haruslah menjadi gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar (usaha besar) yang selama ini menghambat kemajuan rakyat,” kata Handi.
Ketua Bidang EKUIN PKS ini juga menyebut di negara-negara yang memiliki koperasi yang berhasil, haruslah memiliki bidang usaha-usaha yang selaras dengan anggotanya, peternak, petani, nelayan serta pengrajin.
“Kita berharap Pemerintah benar-benar serius mempersiapkan Koperasi Merah Putih sebaik mungkin, dengan membangun infrastruktur yang kuat seperti gudang penyimpanan yang layak, cold storage, gerai sembako, apotek, hingga kendaraan logistik. Bahkan perlu didukung, dengan fasilitas pinjaman super mikro untuk mempermudah distribusi barang dan perputaran ekonomi desa. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan dan kapasitas SDM yang memadai untuk mengelola Koperasi Merah Putih dengan profesional,” jelasnya.
Baca Juga
Beberapa Catatan Penting untuk Koperasi Merah Putih
“Tetapi dibalik gegap gempita untuk menyambut peresmian Koperasi Merah Putih tersebut, kita tetap perlu terus belajar dari kesalahan masa lalu dalam pengelolaan Koperasi Unit Desa (KUD) yang terlalu mengandalkan bantuan Pemerintah, sehingga gagal membangun komunitas ekonomi (community base) yang kuat,” ungkapnya.
Handi menyatakan bahwa keberadaan koperasi tidak bisa dilepaskan dari komunitas ekonomi masyarakat yang kuat. Selain itu, kegagalan pengelolaan KUD banyak disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tata kelola yang buruk, kurangnya profesionalisme pengurus, korupsi, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang berlebihan.
Wakil Rektor Paramadina ini menyebut sumber pembiayaan Koperasi Merah Putih juga perlu dicermati. Rencana Pemerintah Koperasi Merah Putih akan dibiayai oleh Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait potensi kredit macet, risiko korupsi, dan dampak negatif pada perekonomian desa. “Meskipun bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa, program ini juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan dana dan pengawasan yang lemah, yang dapat mengarah pada masalah keuangan dan penyalahgunaan. Jika Himbara ditugaskan mendanai Koperasi Merah Putih, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap reputasi Danantara. Rencana untuk menarik investasi global dan berkolaborasi dengan SWF lainnya, tentunya akan sulit untuk dijalankan,” paparnya.
Handi mencermati rencana Kopersi Merah Putih untuk menjalankan sejumlah usaha yang sudah dijalankan selama ini oleh UMKM dan BUMDesa diantaranya perdagangan sembako, bibit, pupuk, token listrik, air galon dll, dikhawatirkan Koperasi Merah Putih tidak akan memberikan dampak besar (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi. “Karena ia hanya men-take-over bisnis yang sudah ada, justru ini berpotensi membuat bisnis UMKM atau BUMDes yang sudah berjalan selama ini menjadi bermasalah,” katanya.
PKS berpendapat pengoperasian Koperasi Merah Putih secara masif sebanyak 80.081 tentunya memiliki risiko yang tidak ringan. “Alangkah baiknya jika dilakukan secara bertahap, dengan membuat 1.000-5.000 pilot project. Pelaksanaan bertahap ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas koperasi, serta meminimalkan risiko,” ujarnya.
Handi menyarankan pendekatan bertahap memungkinkan evaluasi kinerja setiap langkah, sehingga dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan sebelum diterapkan secara luas. “Jika suatu tahap menunjukkan hasil yang baik, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan optimisme. Koperasi dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pengelolaan, sebelum memasuki tahap operasional penuh,” pungkasnya.
