Saya sempat membawa satu pertanyaan sederhanla dari depan Gedung DPR/MPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026: kalau mendukung, mengapa harus demo?
Pertanyaan itu tidak muncul dari berita. Ia muncul setelah saya melihat sendiri sekelompok orang membawa bendera Prabowo dan Gerindra, memasang spanduk besar, menggunakan pengeras suara, serta menjadikan mobil bak terbuka sebagai panggung. Mereka berada di kawasan yang berdekatan dengan massa yang sejak siang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Pemandangan itu membuat saya berhenti, mendekat, mengamati, lalu bertanya.
Tetapi sebelum sampai pada kelompok itu, saya sudah lebih dulu melihat bagaimana sebuah demonstrasi berubah dari waktu ke waktu.
Sekitar pukul 10.00 WIB, saya berada di kawasan DPR. Massa belum sepenuhnya padat. Mereka datang bertahap dari beberapa arah. Dari sisi jalan layang, saya sempat berada di bawah, kemudian naik ke atas untuk mengabadikan sekaligus memantau situasi. Dari ketinggian, kerumunan terlihat perlahan memenuhi ruang. Mahasiswa bergerak menuju kawasan depan DPR, sementara polisi membuat penyekatan.
Saya turun kembali ketika massa semakin ramai.
Ruang bergerak semakin sempit. Beberapa kali ambulans melintas dan membuka celah di tengah kerumunan. Sekitar pukul 11.40 WIB, ambulans kembali lewat. Celah yang terbuka membuat massa dari dua arah bergerak dan bertemu di depan DPR. Saya ikut masuk bersama arus massa.
Di dalam, pemandangannya sudah berbeda.
Bendera Merah Putih berkibar. Banner terbentang di atas pagar. Beberapa orang berdiri di pagar DPR. Ada yang berorasi, ada yang menyanyi dengan iringan gitar, ada pula yang sekadar berdiri memperhatikan. Massa terus berdatangan. Ban sudah dibakar. Botol-botol mulai dilempar.
Di antara kerumunan itu saya melihat wajah demonstrasi yang beragam. Ada mahasiswa yang datang membawa almamater atau identitas organisasi. Ada warga Jakarta. Ada pelajar. Ada organisasi masyarakat. Ada pula orang-orang yang datang sendiri. Tidak semuanya membawa pesan yang sama, tetapi mereka bertemu di tempat yang sama.
Tuntutan yang paling jelas terdengar adalah desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan koruptor dihukum berat. AMPB memang membawa dua tuntutan tersebut dalam aksi hari itu.
Kemudian situasi berubah.
Sekitar siang, massa beberapa kali tiba-tiba mundur. Salah satunya dipicu kabar tentang pencopet. Saya melihat sendiri seseorang yang dituduh sebagai pelaku dikerumuni. Tubuhnya setengah telanjang dan bagian tubuhnya diinjak. Saya bergeser mencari tempat yang lebih aman ketika massa kembali bergerak. Di depan saya, orang lain yang juga dituduh sebagai pelaku mendapat perlakuan serupa.
Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar pencopet.
Saya hanya tahu apa yang saya lihat: sebuah tuduhan dapat membuat kerumunan bergerak dalam hitungan detik.
Setelah itu keadaan kembali relatif kondusif. Sore hari, massa kembali bergerak dan berlari. Beredar kabar bahwa seseorang yang diduga merusak pagar terjatuh dan mengalami kejang. Saya sempat mengira gas air mata digunakan. Menjelang magrib, hujan gerimis turun. Sebagian massa pulang. Sebagian lainnya datang.
Malam kembali mengubah suasana. Ban dan sepeda motor dibakar. Aksi meluas ke jalan. Kemacetan terjadi. Transportasi berhenti beroperasi di sejumlah titik. Sinyal telepon pun timbul-tenggelam.
Namun, dari seluruh perubahan suasana itu, justru ada satu pemandangan yang paling lama tinggal di kepala saya.
Bendera Prabowo.
Sore itu saya berjalan dan melihat sebuah kelompok dengan atribut yang jauh lebih lengkap. Spanduk besar terbentang. Pengeras suara digunakan. Mobil bak terbuka menjadi panggung. Bendera Prabowo berkibar bersama bendera Gerindra.
Saya menghampiri mereka.
Saya mengamati beberapa saat. Lalu bertanya.
Kalau mendukung, mengapa harus demo?
Bagi saya saat itu, pertanyaannya masuk akal. Saya terbiasa memahami demonstrasi sebagai cara warga menyatakan keberatan. Ketika orang turun ke jalan, biasanya ada sesuatu yang ingin ditolak, ditagih, atau diubah.
Karena itu, melihat orang berdemo untuk menunjukkan dukungan terasa ganjil. Terlebih lagi fokus pembahasannya berbeda.
Dan kalau memang mendukung, bukankah cukup dengan menjalankan program pemerintah? Bukankah dukungan tidak harus diteriakkan melalui pengeras suara di jalan?
Ternyata saya yang terlalu cepat menyimpulkan.
Kelompok pendukung Presiden Prabowo memang tercatat sebagai salah satu kelompok yang menggelar aksi di kawasan DPR pada hari itu. RMP4, yang datang dari Bangkalan, Madura, membawa agenda mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo, terutama Makan Bergizi Gratis. Menariknya, dukungan tersebut tidak berarti menutup mata terhadap persoalan. Mereka juga berbicara tentang evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program.
Di situ saya mulai melihat demonstrasi dengan cara berbeda.
Turun ke jalan ternyata tidak selalu berarti mengatakan tidak.
Ada orang yang turun ke jalan untuk mengatakan ya. Ada yang datang untuk menagih. Ada yang datang untuk mendukung. Ada yang datang karena kecewa. Ada pula yang datang karena masih percaya. Dan semuanya dapat menggunakan ruang publik yang sama.
Mungkin persoalannya bukan pada mengapa mereka berdemo.
Mungkin persoalannya ada pada cara kita memahami dukungan.
Kita sering menganggap mendukung berarti menerima. Mengkritik berarti menolak. Memilih pemerintah berarti harus percaya kepada seluruh kebijakannya. Menyampaikan kritik kemudian dianggap sebagai tanda telah berpindah kubu.
Padahal, mengapa harus begitu?
Bukankah seseorang bisa memilih presiden sekaligus meminta pemerintah memperbaiki programnya? Bukankah warga yang mendukung pemerintah tetap berhak mengawasi? Bukankah orang yang mengkritik satu kebijakan tidak otomatis menolak seluruh pemerintahan?
Saya kira, politik warga memang tidak sesederhana atribut yang mereka kenakan.
Bendera Prabowo tidak otomatis menjelaskan seluruh isi kepala orang yang membawanya.
Almamater tidak otomatis menjelaskan seluruh alasan mahasiswa turun ke jalan.
Spanduk tidak otomatis menjelaskan seluruh keresahan orang yang berdiri di belakangnya.
Begitu pula kerumunan tidak pernah benar-benar memiliki satu suara.
Itulah sebabnya saya tidak ingin menyebut pemandangan hari itu sebagai dua kubu yang sedang berhadap-hadapan.
Mereka berada di kawasan yang sama. Bahkan dalam satu rangkaian ruang yang sama. Namun, pesan yang dibawa berbeda.
Satu kelompok menuntut DPR segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Kelompok lain datang menunjukkan dukungan kepada program pemerintah. Dan di antara keduanya ada begitu banyak orang dengan alasan yang tidak bisa dimasukkan begitu saja ke dalam kategori “pro” atau “kontra”.
Bahkan kelompok yang menuntut RUU Perampasan Aset pun tidak otomatis sedang menolak Presiden Prabowo. AMPB menegaskan aksi mereka berfokus pada pemberantasan korupsi dan tidak membawa agenda untuk melengserkan Prabowo-Gibran.
Ini penting.
Sebab ketika kritik selalu diterjemahkan sebagai permusuhan, ruang demokrasi menjadi terlalu sempit.
Orang akhirnya dipaksa memilih: mendukung atau mengkritik.
Padahal warga negara tidak pernah hanya memiliki satu sikap terhadap kekuasaan.
Kita bisa mendukung sebuah program karena menganggapnya baik, lalu meminta pelaksanaannya diperbaiki ketika menemukan masalah. Kita bisa memilih seorang pemimpin karena percaya kepadanya, tetapi tetap meminta lembaga negara bekerja. Kita bisa berharap kepada pemerintah tanpa memberikan kekuasaan hak untuk terbebas dari pengawasan.
Dukungan bukan cek kosong.
Baca Juga
Dan kritik bukan selalu penolakan.
Tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset memperlihatkan persoalan itu dengan jelas.
Pada hari aksi, tuntutan agar RUU tersebut segera disahkan terdengar dari jalan. Beberapa jam kemudian, DPR menyatakan target penyelesaian dan pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR bahkan menyatakan siap meletakkan jabatan jika target tersebut tidak tercapai.
Pernyataan itu tentu penting.
Tetapi bagi publik, pekerjaan tidak selesai ketika sebuah tanggal diumumkan.
Justru setelah itu pengawasan menjadi lebih penting.
Publik perlu melihat bagaimana pembahasannya berjalan. Apa isi pasalnya. Kepentingan siapa yang masuk. Bagaimana mekanisme perampasan aset diatur. Dan yang tidak kalah penting, apakah aturan tersebut benar-benar memperkuat pemberantasan korupsi atau sekadar menjadi janji legislasi yang terdengar keras di tengah demonstrasi.
Sebab orang-orang yang berdiri di depan DPR hari itu tidak hanya sedang menunggu sebuah undang-undang disahkan.
Mereka sedang menunggu bukti bahwa suara warga memiliki konsekuensi di dalam ruang kekuasaan.
Saya teringat lagi pada pagi hari ketika saya masih berdiri di atas jalan layang.
Dari sana, massa terlihat seperti satu kerumunan besar.
Tetapi setelah saya turun dan berada di tengahnya, saya melihat bahwa kerumunan itu tidak pernah benar-benar satu.
Ada yang bernyanyi. Ada yang berteriak. Ada yang membawa tuntutan. Ada yang membawa bendera. Ada yang datang karena organisasi. Ada yang datang karena keyakinannya sendiri.Ada yang ingin negara berubah. Ada pula yang ingin pemerintah tetap berjalan.
Mungkin kita memang terlalu terbiasa melihat politik dari kejauhan. Dari layar. Dari potongan video. Dari satu foto. Dari satu atribut.
Padahal, ketika berdiri di tengahnya, batas-batas itu menjadi jauh lebih rumit.
Dan mungkin justru kerumitan itu yang perlu kita pertahankan.
Sebab demokrasi bukan hanya hak untuk berkata tidak.
Ia juga hak untuk berkata ya.
Keduanya boleh hadir di jalan yang sama. Keduanya boleh berdiri di depan gedung yang sama.
Dan keduanya tetap harus berhadapan dengan pertanyaan yang sama: setelah suara kami sampai, apa yang negara lakukan?
Saya datang ke depan DPR dengan niat mengamati demonstrasi.
Saya pulang membawa pertanyaan yang berbeda.
Bukan lagi, “Siapa yang pro dan siapa yang kontra?”
Melainkan, mengapa kita begitu sulit percaya bahwa seseorang bisa mendukung sekaligus mengawasi?
Mungkin karena kita terlalu menyukai politik yang sederhana.
Padahal manusia tidak sesederhana itu.
Di jalan yang sama, hari itu saya melihat orang-orang dengan keyakinan yang berbeda.
Ada yang menagih. Ada yang mendukung. Ada yang mengkritik. Ada yang percaya.
Mereka tidak harus menjadi satu suara.
Tetapi negara tetap punya satu pekerjaan: mendengarkan semuanya.
