Harta dan Kepemilikan dalam Islam
Dalam sistem ekonomi global, pandangan terhadap kepemilikan harta terbagi menjadi dua kutub ekstrem: kapitalisme yang membebaskan kepemilikan individu tanpa batas, dan sosialisme yang menghapuskan hak milik pribadi demi kekuasaan negara. Islam hadir di tengah keduanya dengan prinsip keseimbangan (wasathiyah). Islam mengakui hak kepemilikan pribadi sebagai fitrah manusia, namun tetap membatasinya dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial demi mewujudkan keadilan bersama.
Dalam fikih muamalah, harta (al-mal) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bernilai ekonomis, dapat dimiliki, serta halal dimanfaatkan menurut syariat. Islam memandang harta bukan sebagai tujuan hidup, melainkan sarana penunjang ibadah dan kesejahteraan umat. Prinsip paling mendasar dalam Islam adalah bahwa pemilik mutlak atas seluruh harta di alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta’ala (QS. Al-Hadid [57]: 7), sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah (khalifah) yang diberi wewenang untuk mengelolanya sesuai aturan syariah.
Berdasarkan subjek pengelola dan peruntukannya, Islam membagi kepemilikan harta (al-milkiyyah) ke dalam tiga kategori utama. Pertama, kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah), yaitu hak milik pribadi yang diperoleh secara sah melalui bekerja, berdagang, warisan, hibah, atau sedekah. Islam melindunginya secara ketat, namun melarang perolehan dengan cara riba, penipuan, judi, maupun penimbunan. Kedua, kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah), yakni harta atau sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak—seperti air, jalan umum, hutan lindung, serta bahan tambang dan energi strategis—yang tidak boleh dimonopoli oleh individu atau swasta. Ketiga, kepemilikan negara (al-milkiyyah al-daulah), berupa aset dan pendapatan yang dikelola pemerintah melalui Baitul Mal seperti pajak, aset negara, dan tanah tak bertuan untuk membiayai pembangunan publik serta kesejahteraan rakyat.
Setiap harta yang dimiliki seorang muslim juga melekat di dalamnya fungsi sosial agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Fungsi sosial ini diwujudkan melalui instrumen wajib seperti zakat, nafkah keluarga, dan pembagian waris, serta instrumen sukarela seperti infak, sedekah, dan wakaf. Dengan memadukan perlindungan hak individu dan kepedulian sosial, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkah.
Referensi:
Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
Antonio, Muhammad Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Karim, Adiwarman Azwar. (2015). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
Qardhawi, Yusuf. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
Farrel Omar Kadarsyah
NIM: 251572010017

























