TANGSEL — Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan menegaskan, seluruh penggunaan anggaran untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten VII harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pilar mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel masih mematangkan sejumlah kebutuhan Porprov, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Saat ini, lanjut Pilar, Pemkot juga memastikan penggunaan dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangsel dan Cabang Olahraga (cabor) mengikuti ketentuan yang berlaku.
Maka itu, Pilar meminta, KONI dan cabor segera menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang sebelumnya telah diterima. Langkah tersebut menjadi syarat sebelum pencairan anggaran tahap berikutnya.
“Ini kan penting. Namanya dana APBD ya. Dana masyarakat ini kan harus dipertanggungjawabkan,” kata Pilar, usai rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan TA 2026, di Gedung Puspemkot, Serua, Ciputat, Selasa 1 September 2026.
Ia menjelaskan, Pemkot Tangsel telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel terkait administrasi hibah. Dari koordinasi tersebut, terdapat sejumlah masukan, terutama mengenai proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pilar menyebut, terdapat kesalahan administrasi pada tingkat dinas terkait pendelegasian dalam dokumen hibah. Namun, ia memastikan persoalan tersebut masih dapat diperbaiki sesuai ketentuan.
“Sejauh ini tidak ada, hanya administrasi saja,” ujarnya.
Maka itu, Pilar menjelaskan, akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai aturan.
Pilar mengatakan, dana hibah yang telah diberikan harus segera dipertanggungjawabkan. Setelah SPJ selesai, Pemkot Tangsel akan memproses pencairan anggaran berikutnya.
“Yang penting bukan tujuannya untuk misalkan melakukan perbuatan jahat, atau perbuatan-perbuatan yang kira-kira menyalahkan aturan, merugikan semua. Yang penting jangan itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Tangsel menyiapkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk kebutuhan KONI bersama cabor. Namun, pencairan tahap berikutnya masih ditahan sampai proses pertanggungjawaban anggaran sebelumnya selesai.
Dalam waktu dekat, Dispora Tangsel bersama KONI akan mengumpulkan seluruh cabor untuk menyelesaikan SPJ. Pemkot menargetkan proses tersebut dapat segera rampung agar kebutuhan persiapan atlet, seperti pembayaran pelatih dan pengadaan peralatan, tidak terganggu.
Di sisi lain, Pilar menegaskan, Pemkot Tangsel tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Pemerintah juga akan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan ketentuan yang berlaku.
“Jadi bukan hanya SPJ saja kami sepakat. Tapi kalau untuk Porprov sendiri memang belum ada pencairan. Kalau untuk Porprov sendiri saya masih tahan sampai RAB-nya selesai,” jelasnya.
Selain itu, Pilar menyebutkan, penggunaan kendaraan yang masuk dalam anggaran KONI. Ia menyebut hal tersebut akan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan SSH.
“Kalau misalkan ternyata dimanapun pengelolaan anggaran kalau misalkan ternyata ada ketidaksesuaian ya harus ada pengembalian. Itu saran dari APH,” katanya.
Menurutnya, pertanggungjawaban anggaran harus mencakup penggunaan dana secara tertulis maupun kesesuaian penggunaannya dengan aturan. Karena itu, Pemkot Tangsel menyerahkan proses pemeriksaan kepada Inspektorat dan BPKP.
“Pak Wali Kota dan saya berprinsip anggaran yang sudah dikeluarkan dan akan dikeluarkan itu harus tahu ke mana dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pilar menyiapkan, sistem pertanggungjawaban keuangan pada Panitia Besar (PB) Porprov. Pilar mengatakan bendahara tidak akan bekerja sendiri, tetapi melibatkan tim dari masing-masing bidang yang memiliki sertifikasi kebendaharaan.
Baca Juga
Bahkan, setiap pembayaran akan dilengkapi bukti pendukung. Misalnya, pembayaran honor wasit harus memastikan wasit tersebut benar-benar hadir, mengisi formulir, dan melakukan absensi.
“Jadi jangan sampai ada satu rupiah pun yang keluar kalau memang orangnya tidak ada. Nah, ini yang kita siapkan semuanya,” ujarnya.
Pilar menilai, sistem tersebut penting agar seluruh arus kas dan laporan pertanggungjawaban dapat tercatat sejak awal. Dengan begitu, Pemkot Tangsel berharap proses peng-SPJ-an pada akhir kegiatan tidak menimbulkan persoalan administrasi.
Sementara itu, terkait kesiapan venue Porprov, Pemkot Tangsel masih melakukan pematangan bersama KONI Provinsi Banten dan Technical Delegate. Sejumlah venue juga tengah disurvei untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pertandingan.
Pilar menyebut Pemkot Tangsel tetap mengutamakan efisiensi dalam menentukan lokasi pertandingan. Jika venue di luar Tangsel lebih memungkinkan dan lebih efisien, pemerintah akan mempertimbangkan opsi tersebut.
“Yang penting memenuhi aspek itu. Efisiensi dan juga memang kondisi lokasinya yang tidak memungkinkan untuk di wilayah Tangsel,” pungkasnya.
