BANDAR LAMPUNG – Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menerima kegiatan Supervisi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik guna memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, prosedur, dan prinsip-prinsip pelayanan yang baik.
Kegiatan tersebut disambut baik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, bersama jajaran. Supervisi ini menjadi momentum bagi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk memperoleh evaluasi sekaligus masukan dalam mengidentifikasi potensi maladministrasi pada proses penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ulin Nuha, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan supervisi dan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Menurutnya, pengawasan eksternal merupakan bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh jalannya proses supervisi dan penilaian oleh Ombudsman RI. Bagi kami, kegiatan ini bukan sekadar proses penilaian, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mendapatkan evaluasi, masukan, dan rekomendasi guna memperbaiki hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Harapannya, melalui pengawasan ini, pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dapat semakin maksimal, transparan, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat,” ungkap Ulin Nuha.
Baca Juga
Secara umum, kegiatan supervisi penilaian maladministrasi bertujuan untuk mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik agar senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Penilaian ini juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, maupun bentuk maladministrasi lainnya.
Bagi instansi pemerintah, hasil supervisi dan penilaian diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat tata kelola pelayanan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sementara bagi masyarakat, upaya ini diharapkan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, memiliki kepastian waktu dan prosedur, bebas dari praktik maladministrasi, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan.
Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berkomitmen untuk terbuka terhadap setiap proses evaluasi dan pengawasan sebagai bagian dari upaya pembenahan berkelanjutan. Melalui sinergi dengan Ombudsman RI, diharapkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat.
Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang memenuhi standar dan ketentuan, tetapi juga tentang menghadirkan pelayanan yang berintegritas, memberikan kepastian, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
