PANDEGLANG, — Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai perhatian dan kritik. Rencana yang mencuat setelah disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut dinilai perlu dikaji secara serius, bukan sekadar dilihat sebagai langkah teknis penyelamatan satwa langka.
Ishfa Istianah Aulani D.A., aktivis perempuan sekaligus Presidium Komite FAM STISIP Banten Raya, menilai wacana tersebut harus dibaca lebih jauh sebagai persoalan tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi kekayaan alam Indonesia.
Menurutnya, upaya menyelamatkan Badak Jawa tidak boleh berhenti pada gagasan memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain. Pemerintah harus terlebih dahulu menjawab persoalan mendasar mengenai perlindungan habitat asli, efektivitas pengawasan kawasan konservasi, serta kesiapan ekologis lokasi yang diwacanakan menjadi habitat kedua.
“Badak Jawa bukan barang yang bisa dipindahkan begitu saja ketika suatu kawasan dianggap memiliki risiko. Ada ekosistem yang harus dipahami, ada keberlangsungan hidup satwa yang dipertaruhkan, dan ada tanggung jawab negara yang tidak boleh dilepaskan,” menjadi garis kritik yang disampaikan dalam pandangannya.
Wacana tersebut semakin menarik perhatian setelah Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji. Hingga 18 November 2026, belum ada keputusan resmi mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Pemerintah juga menyatakan tidak akan melakukan pemindahan sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap yang memastikan kesesuaian habitat, ketersediaan pakan, sumber air, ruang jelajah, serta keamanan kawasan.
Bagi Ishfa, pernyataan tersebut harus menjadi komitmen yang benar-benar dijalankan, bukan sekadar penjelasan untuk meredam perhatian publik.
Ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai pemindahan begitu cepat mengemuka, sementara persoalan perlindungan habitat asli Ujung Kulon masih membutuhkan perhatian serius.
“Jangan sampai negara lebih sibuk membicarakan ke mana badak harus dipindahkan daripada memastikan mengapa habitat aslinya belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan keamanan bagi keberlangsungan hidup satwa tersebut,” kritiknya.
Lebih jauh, pemindahan Badak Jawa bukan perkara sederhana. Perbedaan karakteristik lingkungan, ketersediaan pakan, kondisi iklim, potensi penyakit, hingga interaksi dengan satwa lain di kawasan tujuan merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan dalam mengambil keputusan justru dapat menimbulkan ancaman baru bagi spesies yang keberadaannya sangat terbatas.
Ishfa juga menilai bahwa Ujung Kulon tidak boleh dipandang semata-mata sebagai lokasi tempat tinggal satwa. Kawasan tersebut merupakan bagian penting dari identitas ekologis Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan salah satu kekayaan hayati paling berharga di Indonesia.
Karena itu, masyarakat Pandeglang tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penonton ketika kebijakan yang menyangkut masa depan kawasan konservasi di wilayahnya dibicarakan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat, masyarakat adat, akademisi, organisasi lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi juga diperlukan agar tidak muncul kebijakan yang berjalan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban publik.
Dalam perspektif yang lebih luas, Ishfa mengingatkan bahwa persoalan konservasi tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan ekonomi yang berpotensi memengaruhi tata kelola lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh kebijakan di sekitar kawasan Ujung Kulon benar-benar berpihak pada perlindungan ekosistem, bukan justru membuka ruang bagi kepentingan yang dapat mengancam keberlanjutannya.
Ia menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua tidak harus dipertentangkan dengan perlindungan habitat utama. Keduanya justru harus menjadi strategi yang saling menguatkan. Namun, rencana tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab negara terhadap Ujung Kulon.
“Kalau memang tujuannya menyelamatkan Badak Jawa, maka selamatkan seluruh ekosistem yang menopang kehidupannya. Jangan sampai konservasi hanya menjadi bahasa kebijakan, sementara persoalan mendasar di lapangan tidak mendapatkan penyelesaian,” tegasnya.
Sebagai aktivis perempuan, Ishfa juga memandang bahwa perjuangan menjaga lingkungan merupakan bagian dari perjuangan menjaga ruang hidup generasi mendatang. Persoalan ekologis bukan hanya urusan pemerintah atau para ahli konservasi, melainkan kepentingan bersama yang membutuhkan keberanian masyarakat untuk mengawasi setiap keputusan negara.
Baginya, keberpihakan terhadap lingkungan harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, partisipatif, berbasis ilmu pengetahuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ujung Kulon bukan sekadar nama yang melekat pada peta konservasi Indonesia. Ia adalah rumah bagi salah satu spesies paling langka di dunia. Negara harus membuktikan bahwa ia mampu melindungi rumah tersebut, bukan hanya merencanakan pemindahan penghuninya,” pungkas Ishfa.
Di tengah menguatnya wacana pemindahan tersebut, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa keberhasilan konservasi tidak diukur dari seberapa jauh satwa dipindahkan, melainkan dari seberapa besar jaminan negara terhadap keselamatan dan keberlanjutan hidupnya.
Sebab, menyelamatkan Badak Jawa bukan tentang memindahkan persoalan, melainkan keberanian menyelesaikan akar persoalan.

























