Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan tahun 2025. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona, Jakarta, Kamis (16/04/2026), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memberikan instruksi tegas agar jajarannya mencapai target “Zero Berkas” untuk layanan periode tahun lalu.
Menteri Nusron mengapresiasi penurunan signifikan jumlah berkas yang telah dicapai sejak kuartal IV tahun 2025. Hingga saat ini, tercatat ada penurunan hingga 22.000 berkas. Namun, ia menekankan bahwa kedisiplinan layanan harus terus ditingkatkan.
“Progresnya sudah bagus, tapi target kita berkas di Q1, Q2, dan Q3 tahun 2025 sudah harus zero berkas. Kita ingin tertib pelayanan. Targetnya jelas: akhir Mei 2026 berkas Q1 2025 tuntas, dan akhir Juni 2026 seluruh berkas Q2 2025 selesai,” tegas Menteri Nusron Wahid.
Strategi Mitigasi dan Penanganan
Untuk memastikan kendala serupa tidak terulang di masa depan, Menteri Nusron meminta Direktur Jenderal terkait (PHPT dan SPPR), Inspektorat Jenderal, serta Pusdatin untuk menyusun strategi komprehensif, baik dari sisi teknologi maupun regulasi.
Baca Juga
“Kita buat strategi untuk cleansing berkas model begini. Bagaimana kejadian yang sama tidak terulang lagi? Kita harus siapkan mitigasi secara teknologi melalui sistem IT serta perbaikan SOP (Standar Operasional Prosedur),” tambahnya.
Laporan Progres Nasional
Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa tren penyelesaian berkas secara nasional menunjukkan angka positif. Meski sempat terpotong libur hari raya yang panjang, tercatat penurunan sebanyak 12.285 berkas layanan pertanahan tahun 2025 dalam periode terakhir.
I Ketut juga mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan berkas tertahan di Kantor Pertanahan (Kantah), di antaranya:
- Adanya sengketa lahan pada objek yang dimohonkan.
- Permasalahan batas tanah yang belum tuntas.
- Kelengkapan berkas yang masih ditunggu dari pihak pemohon.
Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN yang masih memiliki target penyelesaian tinggi untuk segera menggelar rapat khusus guna melakukan percepatan di wilayah masing-masing.
Rapat Pimpinan ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pusat, serta diikuti secara luring dan daring oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (FPJ)
