Mojokerto –Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto dengan agenda Penyampaian Sambutan Wali Kota Mojokerto dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Jumat (19/6).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan dihadiri oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya. Momentum peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108 menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang pembangunan daerah sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan kemajuan Kota Mojokerto yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi Kota Mojokerto bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu serta memperkuat semangat kolaborasi dalam membangun kota yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Sejalan dengan tema Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108, pembangunan daerah terus diarahkan pada penguatan daya saing sumber daya manusia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kalapas Mojokerto Arifin Akhmad menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk dukungan dan partisipasi Lapas Mojokerto dalam mempererat sinergi dengan Pemerintah Kota Mojokerto serta seluruh unsur Forkopimda.
Baca Juga
“Momentum Hari Jadi Kota Mojokerto ke-108 ini menjadi pengingat pentingnya kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan daerah. Lapas Mojokerto siap terus bersinergi dan berkontribusi sesuai tugas dan fungsi pemasyarakatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Arifin.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Lapas Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pembangunan daerah melalui penguatan sinergitas antarinstansi, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.
